Infografis
Suara.com - Para anggota DPR selama ini disebut-sebut menikmati “karpet merah” lantaran memperoleh uang pensiun walau hanya menjabat selama lima tahun.
Jika mereka tak terpilih kembali pada pemilu legislatif berikutnya, para legislator tersebut dianggap purna tugas dan berhak atas dana pensiun Rp3,2 – Rp3,8 juta. Lalu apakah anggota DPR yang terlibat kasus korupsi tetap mendapatkan uang pensiun?
Jawabannya hanya anggota DPR yang diberhentikan dengan tidak hormat yang tidak berhak atas dana pensiun. Pemberhentian dengan tidak hormat salah satunya dilakukan setelah anggota DPR yang bersangkutan terlibat dalam kasus korupsi. Namun, jika anggota legislatif tersebut mengundurkan diri, mereka tetap berhak atas uang pensiun.
Walau demikian, kasus yang sering terjadi di kalangan legislator yang terlibat rasuah adalah mereka mengundurkan diri sebelum vonis keluar dan diproses oleh badan kehormatan.
Skema ini terbukti dilakukan oleh para koruptor yang juga menduduki kursi DPR seperti Nazaruddin dan Wa Ode Nurhayati. Keduanya tetap memperoleh uang pensiun meskipun berstatus sebagai terpidana korupsi.
Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi juga tidak otomatis bisa diberhentikan. Melansir https://e-jurnal.peraturan.go.id pemberhentian anggota DPR yang terjerat kasus korupsi harus menunggu putusan dari pengadilan. Itu pun hanya diberhentikan antarwaktu jika para wakil rakyat tersebut harus menjalani masa hukuman.
Pengaturan mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki implikasi yang luas, karena memiliki kaitannya dengan status keanggotaan DPR RI.
Tindakan kepolisian merupakan awal dari kemungkinan terjadinya pemberhentian antar waktu atau pemberhentian sementara.
Anggota DPR RI diberhentikan antar waktu karena diberhentikan apabila antara lain dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Di samping itu terdapat ketentuan mengenai pemberhentian sementara, karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 16 Konsekuensi hukum yang terkait dengan penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan proses penindakan terhadap Anggota DPR RI bukan merupakan suatu hal yang mudah atau teknis belaka.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
