Suara.com - Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Visi Integritas, Emerson Yuntho mengatakan, pemberian tunjangan guru tanpa sertifikasi terlebih dahulu, layaknya RUU Sisdiknas sangat baik dan adil.
“Guru sekolah negeri sudah sepantasnya mendapatkan tunjangan profesi dan kinerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Emerson.
Sedangkan bagi guru swasta berhak atas penghasilan yang layak sebagaimana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut dia, selama ini ada banyak guru yang belum memiliki sertifikasi tidak mendapatkan penghasilan yang layak.
“Kalau harus menunggu sertifikasi yang antrean-nya panjang, kasihan para guru yang selama ini belum mendapatkan gaji yang layak. Ini mencederai unsur keadilan yang menjadi inti dari sebuah kebijakan,” kata dia.
Mekanisme itu, kata Emerson, berpotensi mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dalam proses pemberian sertifikasi guru.
Selain itu, RUU Sisdiknas yang disusun sudah sewajarnya memperjuangkan kesejahteraan guru mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan dasar dan menengah.
Tidak hanya bagi sekolah negeri, kelayakan upah juga harus dirasakan para guru swasta. Oleh karenanya, ia menilai, penambahan dana operasional sekolah (BOS) untuk sekolah swasta agar mampu membayar upah yang layak bagi para guru sudah tepat.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap nasib para guru, baik sekolah negeri maupun swasta.
Baca Juga: Viral Kernet Truk Pegang Besi Kejar Pria Berseragam di Medan
“Selama ini banyak guru yang berjuang sendiri untuk menjaga kesejahteraannya,” kata Emerson.