LKPP Janji Gunakan Produk dalam Negeri untuk Bangun Ibu Kota Negara Baru

M Nurhadi Suara.Com
Selasa, 30 Agustus 2022 | 09:58 WIB
LKPP Janji Gunakan Produk dalam Negeri untuk Bangun Ibu Kota Negara Baru
Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. [Inibalikpapan.com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan mereka akan menggunakan produk dalam negeri (PDN), UMKM serta Koperasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu pendingin udara atau AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan,” ujar Kepala LKPP Azwar Anas, Selasa (30/8/2022).

Ia melanjutkan, salah satu yang menjadi catatan penting dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN yakni keberpihakan kepada PDN, UMKM, Koperasi.

“Ini sekaligus menjadi bukti bahwa, sekali lagi, pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibukota, tetapi yang jauh lebih penting transformasi paradigma tentang Indonesia Maju yang inklusif, termasuk dalam hal pengadaan barang atau jasanya yang memberi dampak ke pemerataan ekonomi melalui PDN, UMKM dan Koperasi,” kata dia.

Baca Juga: Tak Mau Prosesnya Berbelit, Jokowi Minta LKPP Sederhanakan Proses Pendaftaran e-Katalog

Menurut dia, pemulihan ekonomi telah berjalan on the track diiringi dengan pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masuk jajaran yang terbaik di Asia.

Saat ini, kata dia, jadi momen yang bisa mendorong IKN sebagai daya dongkrak untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang Indonesia Sentris.

Saat ini LKPP terus mempercepat pengembangan e-Katalog. Telah ada 843.145 produk tayang di e-Katalog. Jumlah penyedia skala kecil-menengah telah mencapai 12.740 pelaku usaha, sudah melampaui penyedia skala besar yang mencapai 5.809 pelaku usaha.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 senilai Rp5,3 triliun yang ditandai penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket.

Anas mengapresiasi progres yang sudah tercapai hingga saat ini, dan mendukung pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik semata, namun juga mempersiapkan tumbuhnya titik-titik ekonomi baru.

Baca Juga: IKN Mulai Dibangun, Kontrak Paket Konstruksi Hingga Software Bakal Ditandatangani Senin Depan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI