Infografis
“Kalau saat ini kan penanganan ODOL masih dilakukan secara individual,” ucapnya.
Yang ketiga, kata Suripno, Trisakti juga akan mengusulkan badan koordinasi untuk pembinaan LLAJ termasuk ODOL.
“Yang penting bagaimana menangani ODOL secara komprehensif dengan mengadopsi badan manajemen keselamatan,” tukasnya.
Jadi, lanjutnya, harus ada penataan ulang terkait kebiajakan Zero ODOL ini yang dimulai dari hulunya. Menurutnya, hingga kini Kementerian Perhubungan belum melakukan hal itu.
Dia mencontohkan akses para sopir truk menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat sulit. Hal itu sangat merugikan para sopir truk, baik dalam hal waktu dan biaya operasionalnya.
“Karena itu, penanganannya harus dimulai dari hulu sampai pada operasionalnya,” katanya.
Dalam hal ini. Trisakti mengusulkan adanya naskah akademik mengenai pengaturan sistem transportasi.
“Jadi, bukan hanya menangani ODOL itu dari apa yang muncul di permukaan saja, tapi sejak hulunya,” ujarnya.
Hasil penelitian Institut Transportasi dan Logistik Trisakti terhadap pelaku logistik sepanjang bulan Mei – Juli 2022 menyimpulkan bahwa mereka keberatan jika kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) diterapkan pada tahun 2023 mendatang. Mereka beralasan Zero ODOL ini akan membuat biaya angkutan barang akan semakin mahal karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang, sehingga keuntungan yang akan diterima akan semakin menipis.
Baca Juga: Pakar Sebut Kebijakan Zero ODOL Perlu Pertimbangkan Pilar Ekonomi
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif terhadap 300 responden, untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2023 terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok/ sembako.
