Infografis
Suara.com - Guru besar ilmu ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Handry Imansyah menganggap kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari karena beban subsidi yang besar namun salah sasaran.
"Kenaikan harga BBM memang tak dapat dihindari karena beban subsidi yang sangat besar dan salah sasaran," ujar dia, Minggu (28/8/2022).
Belakangan, kenaikan harga BBM subsidi memang terus menguat. Indonesia sendiri saat ini telah menjadi net importir BBM. Kuota subsidi jenis pertalite akan habis akhir September 2022 dan solar akan habis akhir Oktober 2022.
Handry mengatakan, skema subsidi jenis pertalite dan solar yang diterapkan pemerintah selama ini, dinilainya tidak tepat. Idealnya, kata dia, subsidi itu harusnya menyasar langsung masyarakat yang tidak mampu.
Baca Juga: Rektor UI Ari Kuncoro Setuju Harga BBM Naik 30-40 Persen, BEM UI Senggol Harta Kekayaan Naik Drastis
"Pemberian subsidi harga pada komoditas menyebabkan semua golongan masyarakat akan dapat menikmatinya," ujar penulis buku “Krisis Keuangan di Indonesia, Dapatkah Diramalkan?” (2009) itu.
Pengguna paling banyak mengkonsumsi dua jenis BBM itu adalah golongan mampu dan pengusaha besar, hal ini ia sampaikan berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas).
Padahal, seharusnya, penyesuaian harga BBM mengikuti harga pasar dunia. Sedangkan, untuk golongan masyarakat tidak mampu diberikan bantuan oleh pemerintah.
"Sebenarnya, jumlah kelompok sasaran masyarakat berpendapatan rendah ini relatif rendah konsumsi BBMnya, sehingga memberikan bantuan kepada mereka melalui skema pembatasan konsumsi lebih mudah," ujarnya.
Sedangkan masyarakat lain di luar kategori itu, pikir Handry dibebaskan saja dengan harga pasar sehingga dana subsidi yang demikian besar dapat dimanfaatkan program pembangunan lainnya.
Baca Juga: SPBU di Aceh Penuh Antrean Ratusan Kendaraan, Pertamina Janji Stok BBM Aman
"Ketimbang subsidi yang salah sasaran," katanya.
Contoh skema subsidi disarankannya, misalnya masyarakat dari golongan rendah tersebut membeli BBM dengan kartu miskin, sehingga bisa mendapatkan harga khusus.
"Ide dengan penggunaan fuel card seperti pernah diwacanakan Pemerintah Provinsi Kalsel bisa dilaksanakan untuk pengendalian konsumsi," ujarnya.
Dia juga mendorong penggunaan QR code dengan MyPertamina agar bisa dilakukan secepatnya.
"Tinggal pilih mana yang praktis di dalam pelaksanaan di lapangan," katanya.
Pola pengendalian konsumsi seperti ini, kata dia, semestinya sudah dilakukan sejak dulu. Sehingga pemerintah mudah melakukan penyesuaian harga sesuai ide menghapuskan premium dan beralih ke pertalite yang awalnya akan mengikuti harga pasar dunia.
"Dengan fuel card atau QR code atau skema lainnya, pembatasan konsumsi dalam periode tertentu (sebulan) dan harga khusus bila menggunakan aplikasi tersebut," ujarnya.
Bila konsumsi telah mencapai batas, katanya, maka konsumen akan kehilangan hak mendapatkan harga khusus dan dikenakan harga normal. Database dan servernya dilokalisasi per daerah misalnya provinsi atau kriteria lainnya supaya tidak terlalu berat.
Jelas, kata dia, kenaikan harga BBM ini tidak dapat dihindari, di berbagai negara juga menghadapi kenaikan harga energi yang luar biasa dan ini merupakan fenomena global.
"Masalahnya adalah bagaimana menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan BBM tertentu memang tak dapat dihindari," ujarnya.
Pada kondisi sekarang ini, kata Handry, efisiensi anggaran negara perlu dilakukan dan investasi yang tidak terlalu perlu seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ditunda dulu.
"Lebih baik investasi lain yang lebih diperlukan untuk membangkitkan daya saing industri terutama industri yang ramah lingkungan," ujar dia, dikutip dari Antara.
Jadi, sambungnya, kenaikan BBM sebaiknya memang harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengendalikan konsumsi BBM dan sekaligus memulai transformasi energi yang lebih ramah lingkungan.
"Tanpa kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita akan terlena untuk tidak memulai transformasi ke energi ramah lingkungan dan energi baru dan terbarukan dari sekarang," pungkasnya.
