Kuota Pertalite Subsidi Habis September 2022, Pengamat : Pemerintah Kurang Sigap dan Buruk Dalam Penyediaan BBM

Ummi Hadyah Saleh Suara.Com
Sabtu, 27 Agustus 2022 | 18:16 WIB
Kuota Pertalite Subsidi Habis September 2022, Pengamat : Pemerintah Kurang Sigap dan Buruk Dalam Penyediaan BBM
Ilustrasi BBM Subsidi - DPR Minta MUI Keluarkan Fatwa Tentang BBM Subsidi (Pixabay)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti kuota Pertalite dan Solar subsidi yang akan segera habis pada September 2022 mendatang. Menurut Herry seharusnya pemerintah menyiapkan prakondisi konsekuensi perihal kuota BBM Bersubdisi.

"Pemerintah ini kan harusnya menyiapkan prakondisi atas konsekuensi kuota Pertalite dan Solar subsidi, misalnya penyediaan cadangan dan optimalisasi produksi BBM dalam negeri," ujar Herry kepada Suara.com, Sabtu (27/8/2022).

Herry menilai kesiapan Pemerintah untuk mengantisipasi kekurangan kuota Pertalite dan Solar subsidi tidak terlepas dari tata kelola yang kurang maksimal dalam konteks penyediaan BBM yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Bisa diduga Pemerintah kurang sigap, buruk dalam tata kelola penyediaan BBM, padahal ada sumbernya ada dari dalam maupun dari luar. Artinya ini sudah dihitung sebelumnya," kata Herry.

Baca Juga: Subisidi BBM Butuh Tambahan Anggaran Rp195,6 Triliun Jika Harga Tidak Dinaikkan

Lebih lanjut Pengamat Sosial ini mengingatkan kembali komitmen Pemerintah terkait Energi Baru Terbarukan sebagai alternatif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan maupun persediaan BBM.

"Sudah ada UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai landasan hukum untuk menerapkan EBT. Saya kira ini juga akan memberikan implikasi positif ketika penerapannya berjalan misalnya bisa mengantisipasi kuota Pertalite dan Solar subsidi," tuturnya.

Selain itu Herry meminta Presiden Jokowi menghentikan sejumlah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tidak produktif dan cenderung merugikan APBN.

"PSN yang merugikan APBN harus dihentikan dulu, misalnya kereta cepat dan Ibu Kota Negara ini membuat kuota subsidi yang seharusnya langsung dirasakan oleh masyarakat dikorbankan begitu saja untuk kepentingan ego sektoral seperti ini," papar Herry.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jika tidak ada pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, kemungkinan besar stoknya akan habis pada September 2022. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani di Gedung DPD RI, Jakarta.

Baca Juga: Minta Jokowi Tak Naikkan Harga BBM Subsidi, Ono PDIP: Membebani Rakyat

"Kalau diikuti pertengahan bahkan akhir September habis untuk Pertalite," katanya pada Kamis (25/8/2022).

Saat ini, kata Sri Mulyani, volume penjualan Pertalite sudah mencapai 16,4 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditentukan pada tahun ini mencapai 23 juta KL, sehingga secara hitung-hitungan stok Pertalite tersisa tinggal 6,6 juta KL.

Sementara untuk kuota Solar yang alokasikan volume kuotanya mencapai 15,1 juta KL, hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terpakai 9,88 juta KL dan kemungkinan besar stoknya akan habis pada bulan Oktober 2022

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI