Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terus menggelar rapat terkait penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.
Dalam rangkaian sejumlah rapat yang telah digelar tersebut, Sri Mulyani mengatakan telah melaporkan sejumlah poin-poin penting hasil rapat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang nantinya akan digunakan presiden sebagai bahan pertimbangan.
Salah satunya soal tambahan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp195,6 triliun jika pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami menghitung sesuai yang disuruh Presiden, apabila tren dibiarkan berdasarkan konsesi harga minyak dan kurs, serta kuota melebihi maka kita perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp502 triliun ditambah Rp195,6 triliun, artinya jumlah subsidi mencapai Rp698 triliun," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (26/8/2022).
Baca Juga: Lagi, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Kuota Solar dan Pertalite Ludes pada Oktober 2022
Berdasarkan hitungan pemerintah, kata Sri Mulyani, kuota Pertalite dan Solar akan habis pada Oktober 2022, jika hal tersebut tidak diinginkan pemerintah harus menambah kuota kedua jenis BBM tersebut.
Saat ini, kata Sri Mulyani, volume penjualan Pertalite sudah mencapai 16,4 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditentukan pada tahun ini mencapai 23 juta KL, sehingga secara hitung-hitungan stok Pertalite tersisa tinggal 6,6 juta KL.
Sementara untuk kuota solar yang alokasikan volume kuotanya mencapai 15,1 juta KL, hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terpakai 9,88 juta KL dan kemungkinan besar stoknya akan habis pada bulan Oktober 2022.
Sedangkan rata-rata konsumsi pertalite dan solar sekitar 2,4 juta-2,5 juta KL per bulan. Dengan demikian, total kuota solar yang dibutuhkan mencapai 17,44 juta KL dan pertalite 29,07 juta KL sampai akhir 2022.
Dengan adanya tambahan kuota ini tentu pemerintah pun harus siap menanggung tambahan anggaran subsidi, dikatakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia anggaran subsidi yang harus disiapkan mencapai Rp195,6 triliun.
Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun ini sebesar Rp502 triliun, artinya jika ditotal anggaran subsidi dan kompensasi akan meningkat menjadi Rp698 triliun.