Infografis
Suara.com - Tidak sedang bercanda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dengan tegas, kuota solar dan Pertalite akan habis atau ludes pada Oktober 2022.
Ancaman tersebut menurut Sri Mulyani akan benar-benar terjadi, jika pemerintah tidak melakukan pembatasan penjualan.
"Kalau asumsikan volume mengikuti delapan bulan terakhir, kuota Solar 15 juta KL (Kiloliter) habis pada Oktober dan Pertalite 23,05 juta akan habis pada Oktober 2022," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Berdasarkan perhitungan pemerintah, rata-rata konsumsi Pertalite dan Solar sekitar 2,4 juta-2,5 juta KL per bulan. Dengan demikian, total kuota solar yang dibutuhkan mencapai 17,44 juta KL dan pertalite 29,07 juta KL sampai akhir 2022.
Baca Juga: Miris, Nelayan di Aceh Bayar BBM Subsidi Lebih Mahal dari Harga Normal Akibat Ulah 'Mafia'
Adanya tambahan kuota tersebut, tentunya membuat pemerintah harus siap menanggung tambahan anggaran subsidi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengemukakan, anggaran subsidi yang harus disiapkan tersebut mencapai Rp195,6 triliun.
Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun ini sebesar Rp502 triliun, artinya jika ditotal anggaran subsidi dan kompensasi akan meningkat menjadi Rp698 triliun.
Sebelumnya, ia menyebut hampir sekitar 80 persen anggaran subsidi Pertalite dinikmati orang kaya. Hal itu diungkapkannya saat menggelar konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Dari subsidi Pertalite Rp93,5 triliun ini 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya," katanya pada Jumat (26/8/2022).
Sejumlah 80 persen tersebut, lanjut Sri Mulyani, setara dengan Rp60 triliun lebih. Artinya, anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruh dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumi oleh pemilik motor.
Sedangkan untuk konsumsi Solar, penikmat subsidi ini lebih gila lagi. Hampir 95 persen dinikmati orang kaya, sementara sisanya 5 persen baru orang miskin.
"Untuk masyarakat tidak mampu hanya mencapai 5 persen sementara 95 persen dinikmati oleh orang-orang mampu dari nilai subsidi mencapai Rp149 triliun," katanya.
Kondisi ini pun yang menjadi perhatian utama pemerintah karena harus bersiap menanggung tambahan anggaran subsidi dan kompensasi jika harga jual BBM dalam negeri tidak naik. Apalagi saat ini kuota penjualan Pertalite dan Solar makin menipis.
"Kita lihat harga jual Solar, harga jual ecerannya Rp5.150/liter kalau kita lihat kurs Rp14.70p dan ICP USD105 saat ini seharusnya harga solar itu Rp13.950/liter," kata Sri Mulyani.
