Infografis
Suara.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh meminta pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM, lantaran akan sangat berdampak terhadap nelayan kecil di daerah.
Pasalnya, selama ini saja, nelayan tradisional kesulitan mendapatkan BBM jenis pertalite dan biosolar karena adanya dugaan pihak-pihak yang cara menutup akses nelayan tradisional untuk mendapatkan BBM subsidi.
Bahkan, kata ketua KNTI Azwar, nelayan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli BBM non subsidi guna memenuhi kebutuhan ketika hendak melaut, sehingga sangat berpengaruh pada iklim usaha nelayan dalam menangkap ikan.
Menurut Azwar, pemerintah lebih baik mencari solusi dan skema pendistribusian BBM subsidi untuk seluruh nelayan agar merata, tidak dengan cara menaikkan harga BBM subsidi.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Bakal di Atas USD100 Per Barel, Jadi Alasan Pemerintah Naikkan Harga BBM
“Selama ini nelayan sudah banyak tantangan dalam melaut, selain sulitnya mendapat pertalite, nelayan juga harus berhadapan dengan perubahan iklim yang sangat berdampak kepada nelayan kecil,” kata dia.
Azwar meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan harga BBM pertalite dan biosolar.
“Sebab ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat banyak yang ekonominya sangat rendah,” kata Azwar, dikutip dari Antara.
Sebelumnya pemerintah harus menyiapkan skema terkait perubahan kebijakan harga BBM pertalite agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp292,5 triliun.
Baca Juga: Murkanya Sri Mulyani, Beberkan Fakta 80 Persen Subsidi Pertalite Dinikmati Orang Kaya
Padahal saat ini kuota subsidi pertalite hanya tersisa enam juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan peralite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga pertalite diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi.
