Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta pada Kamis (25/8/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Menkop bersama Jaksa Agung membahas penegakan hukum terhadap koperasi bermasalah setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau homologasi.
"Bagi Kementerian Koperasi dan UKM ada kebutuhan yang sangat urgen karena banyak koperasi bermasalah yang sudah menempuh PKPU atau homologasi, tetapi pelaksanaan putusannya tidak berjalan baik, sehingga penyelesaian kewajiban pembayaran simpanan anggota menjadi berlarut-larut," ujar Teten usai pertemuan, Kamis (25/8/2022).
Menteri Teten mengatakan, saat ini, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kemenkop UKM sedang menangani delapan koperasi bermasalah yang mengalami gagal bayar terhadap anggota, yaitu KSP Intidana, KSP Indosurya Cipta; KSP Sejahtera Bersama, KSP Timur Pratama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Lima Garuda; dan Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa.
Dari delapan koperasi bermasalah tersebut, terdapat pendiri dan pengurus dari tiga KSP dalam proses pidana, yaitu dari KSP Indosurya, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Sejahtera Bersama.
Selain itu, Menkop UKM menyampaikan harapan agar dalam tahap penuntutan, jaksa dapat memohon agar barang bukti aset dapat dikembalikan kepada anggota koperasi dan bukan diserahkan kepada negara.
Hal tersebut merujuk pada perkara First Travel, yang memiliki barang bukti senilai Rp1 triliun namun diputuskan diserahkan untuk negara.
"Uang yang dikelola oleh tersangka/terdakwa selaku pengurus koperasi pada dasarnya merupakan uang simpanan milik anggota koperasi yang bukan merupakan hasil kejahatan, sehingga aset yang disita menjadi barang bukti harus diperjuangkan untuk dapat dikembalikan kepada anggota koperasi yang beritikad baik," imbuh Menkop.
Menteri Teten menegaskan perlunya dipertimbangkan oleh para penegak hukum agar tidak semua aset koperasi disita, tetapi perlu dipilah secara cermat supaya aset yang tidak terkait dengan dugaan tindak pidana dapat digunakan untuk pengembalian dana simpanan anggota koperasi (asset based resolution).
"Kami juga mengajukan agar dalam proses penjualan aset KSP Bermasalah, Satgas dapat didampingi oleh Tim Jamdatun," katanya.
Baca Juga: LPDB-KUMKM Perkuat Pembiayaan Koperasi Sektor Riil untuk Perkuat Swasembada Pangan
