Cek Fakta
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite akan tetap bakal melebihi kuota tahun ini yang sebesar 23 juta kiloliter (KL).
"Kemungkinan akan tetap lebih dari 23 juta KL, saya nggak tahu jadi berapa soalnya pembatasannya belum tahu seperti apa," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Kondisi ini pun dipastikan akan membuat anggaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp502,4 triliun bakal membengkak.
Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, volume Pertalite diperkirakan akan jebol dari 23 juta KL menjadi 29 juta KL jika tidak ada pengendalian konsumsi.
Baca Juga: Sri Mulyani: Subsidi Energi Bengkak Rp198 Triliun Jika Harga BBM Tidak Naik
Jika tidak ada kenaikan harga BBM, anggaran subsidi diperkirakan akan bertambah lagi Rp 198 triliun.
"Kalau harga minyak terus di atas USD100 per barel, maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, di atas Rp502 triliun, nambah kalau kita nggak menaikkan BBM. Kalau nggak ada apa-apa, tidak dilakukan pembatasan, Rp502 triliun tidak akan cukup," jelasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi bisa kembali bengkak menjadi Rp198 triliun pada tahun ini, jika pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM dan pembatasan kuota pembelian pertalite dan solar.
"Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun gak akan cukup," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Ia mengatakan tambahan anggaran ini diperlukan untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Saya Suruh Hitung Betul Sebelum Diputuskan
Dengan demikian, anggaran subsidi energi yang saat ini sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mencukupi. Apalagi harga minyak juga terus naik di atas yang diperkirakan pemerintah.
"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502 triliun," kata Sri Mulyani.
