Infografis
Suara.com - Kebocoran penggunaan BBM subsidi harus segera bisa diatasi pemerintah. Hal ini jelas menguntungkan pengusaha dan industri besar.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah sebaikanya mengatasi masalah ini dibandingkan menaikkan harga BBM subsidi.
“Win-win solution-nya adalah pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar,” katanya kepada Antara, Senin (22/8/2022).
Menurut Bhima, dengan menutup kebocoran solar maka pemerintah bisa hemat pengeluaran subsidi mengingat 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi.
Baca Juga: Pertamina Apresiasi Polri yang Tindak Tegas 49 Penyelewengan BBM Subsidi
Ia menyebut, mengatur kebocoran penggunaan solar bersubsidi di truk yang mengangkut hasil tambang dan sawit merupakan kebijakan yang lebih baik dibandingkan menaikkan harga jenis Pertalite dan solar.
Hal ini mengingat kenaikan harga Pertalite dan solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya.
Masyarakat yang menahan diri untuk belanja akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.
“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” kata dia, dikutip dari Antara.
Tidak hanya mengatur kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri besar, Bhima turut menyarankan agar pemerintah menggunakan surplus APBN yang hingga Juli 2022 mencapai Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB untuk menambal subsidi.
Baca Juga: Pemerintah Akan Naikkan Harga Pertalite, Toyota: Masyarakat Lirik Mobil Irit BBM
Ia menambahkan pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur dan belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menambal subsidi energi.
“Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgent dan mengorbankan subsidi energi,” pungkasnya.
