Infografis
Suara.com - Pemerintah berjanji untuk tetap menjaga harga sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, meski saat ini harga minyak mentah dunia masih cukup tinggi.
Hal ini bertujuan untuk menjaga tren inflasi dalam negeri agar tetap stabil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan subsidi BBM melalui APBN pada sisa tahun fiskal 2022 akan menjadi tantangan tersendiri, meski pemerintah beritikad untuk menjaga harga BBM untuk tidak mengalami kenaikan.
"Beberapa hal yang perlu kita jaga dan tentunya diantisipasi dalam pengendalian (inflasi) ini antara lain tentunya terkait dengan peran yang dilakukan pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM untuk menjadi tantangan," kata Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana secara hybrid, Kamis (18/8/2022).
Baca Juga: Daftar Harga Pertalite Terbaru Agustus 2022, Ada Kenaikan?
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengkritik jumlah anggaran subsidi energi yang terus membengkak ditengah kenaikan harga energi dunia.
Pada tahun ini saja anggaran subsidi beserta kompensasinya mencapai Rp502 triliun.
Bamsoet panggilan akrabnya mengatakan lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel.
Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp502 triliun.
"Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," kata Bamsoet saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga: BBM Siger Group Raih Penghargaan Lingkungan Hidup Pemkab Lamteng
Menurut dia kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian. guna menghadapi potensi krisis global.
"Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur," paparnya.
