Infografis
c. Memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi.
d. Melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti; IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria
e. Hampir sepertiga belanja negara dikirim ke daerah dan desa. Reformasi struktural terhadap belanja daerah harus dikerjakan. Pemerintah telah memiliki dukungan UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah sebagai jalan melakukan langkah itu. Mendorong inisiasi daerah dalam meningkatkan fiskal daerah, serta memperbaiki belanja daerah yang heavynya masih untuk belanja rutin, serta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sebagai sumber korupsi.
f. Mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien untuk mengurangi pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Demokrasi yang berbiaya mahal akan mendorong praktik korupsi oleh penyelenggara negara.
4. Disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, apalagi tren tingkat bunga utang yang semakin tinggi, Banggar DPR mengharapkan pemerintah melakukan optimalisasi serapan SAL tahun sebelumnya, mendorong kontribusi deviden BUMN lebih besar, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih kreatif.
5. Bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter harus saling menopang dalam upaya pengendalian inflasi, dan nilai tukar, serta pengenaan berbagai macam insentif dan deinsentif pada sektor riil. Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespon gejolak eksternal.
