Infografis
5) Pandemi Covid19 dan Cacar Monyet (Monkey Pox) harus kita waspadai sebagai bahaya laten. Meskipun pandemi covid19 di Indonesia masih terkendali, sejalan dengan meningkatnya penduduk tervaksin covid19 pada dosis 2 dan booster, namun tidak berarti kita bebas dari meningkatnya penduduk terinfeksi covid19. Kewaspadaan dan disiplin prokes harus tetap kita biasakan disemua tempat.
Ancaman Cacar Monyet juga harus kita antisipasi pada setiap kedatangan internasional. Kewaspadaan tinggi terus ditingkatkan oleh segenap pihak agar Cacar Monyet tidak menjadi faktor baru yang melibas ekonomi kita seperti saat kita bobol menghadapi covid19.
Menghadapi medan pekerjaan kita kedepan yang tidak mudah, kita tetap optimis dan berpegangan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat, serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus. Badan Anggaran DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan kedepan, dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023.
Setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan sebagaimana yang saya paparkan diatas.
Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka Desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain:
1. Pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, kita memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan. Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak.
2. Optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.
3. Mengelola berbagai Belanja Strategis antara lain:
a. Program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau. Oleh sebab itu program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime. Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor. Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Apa Itu Nota Keuangan? Pidato yang Dibacakan Jokowi di Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77
b. Melakukan reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi. Yakni merubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima, kedua secara perlahan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi serta tarif listrik bersubsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli keluarga miskin.
