Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, jika pemerintah tidak melakukan tambahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harga jual Pertalite yang kini seharusnya mencapai Rp13.150 per liter.
Hal tersebut dikatakan Menko Airlangga menjawab tantangan mahalnya harga energi global. Makanya tak heran, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp502,4 triliun pada tahun ini.
"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp12.500 per liter, demikian pula Pertalite keekonomiannya Rp13.150 per liter, ecerannya masih Rp7.650 per liter," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/8/2022).
Kondisi tersebut menurut Airlangga perlu disyukuri mengingat harga jual BBM di dalam negeri masih relatif cukup murah dibandingkan dengan lain.
Baca Juga: Jokowi Bilang Bisa Subsidi BBM karena APBN Surplus Rp 106 Triliun
"Thailand Rp19.500 per liter, Vietnam Rp16.645 per liter, Filipina Rp21.352 per liter, sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengkritik jumlah anggaran subsidi energi yang terus membengkak ditengah kenaikan harga energi dunia.
Pada tahun ini saja anggaran subsidi beserta kompensasinya mencapai Rp502 triliun.
Bamsoet panggilan akrabnya mengatakan lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel.
Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp502 triliun.
Baca Juga: Zulhas Usulkan Subsidi BBM Langsung ke Rakyat
"Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," kata Bamsoet saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).
Menurut dia kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian guna menghadapi potensi krisis global.
"Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur," katanya.
