Infografis
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 Rumah Tangga tidak mampu dan yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam pembukaan Forum Diskusi Publik di Bandung, Kamis (10/8) menyebutkan, program ini bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persem.
"Berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 September 2021, menyetujui alokasi APBN tahun 2022 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia" ucap Ida dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (14/8/2022).
Lebih lanjut, Ida menyebutkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I 2022 telah mencapai angka 99,56 persen. Ia menyebutkan program BPBL yang telah mendapatkan persetujuan Komisi VII DPR RI ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian target rasio elektrifikasi.
Baca Juga: Dear Mama, Coba Lakukan 6 Hal ini agar Hidup Tidak Monoton
Pemerintah disebut Ida terus mendorong berbagai program dalam memenuhi target 100 persen Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022. Upaya memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T tersebut dilakukan dengan berbagai macam selain program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
"Pemerintah memiliki beberapa strategi seperti perluasan jaringan, pembangunan minigrid, pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)," ujar Ida.
Upaya Pemerataan Listrik
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar, pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56 persen, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73 persen sampai dengan triwulan II 2022.
Wanhar menyebutkan Pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen. Upaya pertama melalui perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. Upaya kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok.
Baca Juga: Sederet Kendaraan Listrik Canggih yang Jadi Primadona di GIIAS 2022
Upaya ketiga melalui pembangunan pembangkit EBT dikombinasikan dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik.
Program BPBL disebut Wanhar menggenapi tiga strategi yang sudah dijalan pemerintah tersebut. Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksanaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.
Wanhar menyebut program BPBL memiliki berbagai manfaat di antaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PT PLN (Persero), masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, membantu proses belajar anak-anak pada malam hari, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif.
