Infografis
Suara.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta para kepala daerah jangan hanya prihatin melihat rakyat tengah kesusahan akibat kenaikan harga pangan. Justru, kepala daerah bisa bertindak untuk menurunkan harga pangan lewat operasi pasar.
Pasalnya, jika kenaikan harga pangan dibiarkan begitu saja, maka bisa membuat inflasi pangan terus mengalami kenaikan. Imbasnya, kesejahteraan masyarakat akan menurun, karena keterbatasan untuk membeli bahan pangan.
"Kalau melihat rakyat kasihan jangan lihat mereka menyenggol diri, mari kita segera operasi pasar, agar harga cabai, bawang dan juga telur, daging, minyak, bisa turun dan moga-moga nggak naik lagi," ujar Perry dalam launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8/2022).
Dia mengungkapkan, saat ini inflasi pangan di Indonesia sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik, inflasi pangan pada Juli 2022 tercatat sebesar 11,47%.
Baca Juga: Harga Pangan Dunia Turun, Ekspor Biji-bijian dari Ukraina Sudai Dimulai kembali
Menurut Perry seharusnya, inflasi pangan bisa terjaga di 5% atau paling tinggi 6%. Karena, jika inflasi pangan naik, maka imbasnya pada kesejahteraan rakyat dan daya beli yang turun.
"Jadi inflasi ini seperti layaknya kita terus menegakkan kemerdekaan, mensejahterakan rakyat, jangan sampai daya beli masyarakat turun karena inflasinya 11,47%. Kita harus turunkan paling tinggi 6%, ini bukan masalah ekonomi, ini masalah sosial, bukan karena kita, tapi karena global," ucap dia.
Saat ini, tutur Perry, pemerintah pusat tengah melakukan koordinasi agar para kepala daerah bisa menggunakan dana APBD untuk kepentingan operasi pasar.
"Karena ini ada masalah hukum yang para bupati takut menggunakan dana untuk operasi pasar," kata dia.
Perry juga mengingatkan, kepada kepala daerah bahwa inflasi pangan itu merupakan masalah sosial, di mana setiap masyarakat pasti membutuhkan pangan setiap waktu.
Baca Juga: Situasi Geopolitik Pengaruhi Ekspor Indonesia
"Ingat inflasi pangan, masalah perut, masalah rakyat, dan itu langsung ke sejahtera, ini bukan masalah ekonomi juga, masalah sosial juga, nanti oktober dan seterusnya mohon tolong jangan ada masalah politik," pungkas dia.
