Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, beberapa proyek terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi prioritas belanja APBN pada 2023 mendatang.
"Kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Sri Mulyani, dalam keterangan pers virtual, ditulis Selasa (9/8/2022).
Selain itu, jelasnya, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan darah untuk bisa mendukung program prioritas nasional.
Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.
Baca Juga: Subsidi Makin Bengkak di 2023
Adapun belanja kementerian lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional, yakni; untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.
“Instruksi bapak presiden untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Sementara, anggaran kesehatan tidak akan ada lagi alokasi khusus pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun.
Sedangkan, anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun.
Baca Juga: Bandara VVIP IKN Nusantara Baru Bisa Dikerjakan 2030, Difokuskan untuk Kunjungan Tamu Negara
Diproyeksikan masih akan membesar pada 2023. Di mana, beberapa subsidi barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan, dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.
“Presiden juga meminta dari sisi APBN untuuk membuat simulasi stress test kalau seandainya kondisi global dalam situasi tidak membaik, sehingga ekonomi kita tetap terjaga dan APBN tetap sustainable,” ungkap Sri Mulyani.
