Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan mengakui hingga saat ini belum juga mencairkan anggaran awal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, lamanya proses pencairan ini dikarenakan masih dalam tahap proses bersama dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga lainnya.
"Ini yang sedang kami proses bersama mereka, artinya tentu ada penelaahan dan sebagainya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam media briefing secara daring, Kamis (4/8/2022).
Pada tahun ini, lanjut Isa hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang secara resmi mengajukan permohonan kebutuhan anggaran pembangunan IKN.
Dikatakan dia, pengajuan yang dilakukan PUPR ini untuk membangun sejumlah infrastruktur awal dalam calon ibukota baru Indonesia tersebut.
Baca Juga: Training Center Akan Segera Dibangun di IKN, Nama Sin Tae-Yong Ikut Terseret
"Ini (pengajuan anggaran) tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," papar Isa.
Sementara itu untuk Kementerian atau Lembaga lainnya sampai tahun ini belum ada yang mengajukan permohonan anggaran untuk IKN. "Mungkin tahun 2023 baru mulai," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pada tahun 2023 akan menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun dalam postur APBN 2023.
Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut terselip sekitar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Dalam APBN tahun depan kita sudah mencadangkan belanja pembangunan untuk Ibu Kota negara baru, yaitu antara Rp27 hingga Rp30 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Usai Ratas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu 2023 di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: PSSI Buka Peluang Timnas Indonesia Bertanding di Wilayah IKN
Menurut dia, penggunaan anggaran tersebut dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan.
"Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ujar dia.
