Infografis
Suara.com - Penyaluran BBM subsidi yang diatur guna tepat sasaran jadi jalan keluar utama untuk mengantisipasi habisnya kuota, sehingga dapat menghindari terjadinya kelangkaan.
“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal implementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” kata Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Selasa (2/8/2022) lalu.
Ia menjelaskan, percepatan penerapan aplikasi bagi masyarakat dapat mengatasi hal ini, karena aplikasi dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen.
"Tidak seperti kuota yang cenderung masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar," ungkap Josua, dikutip via Antara.
Baca Juga: Kronologi Truk Pertamina Tabrak Pemotor di Candisari Semarang, Diduga Rem Blong
Sementara, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memprediksi habisnya kuota BBM bersubsidi, terutama Pertalite wajar lantaran komsumsi yang terus meningkat efek hilangnya Premium.
Merujuk pada kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah kisaran 28-30 juta kiloliter (kl), dengan asumsi sebelum ada program penghapusan Premium, konsumsi Pertalite sudah 22 juta kl. Sementara konsumsi Premium status terakhir sekitar 6-8 juta kl.
"Jadi wajar kalau 23 juta kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran," kata Komaidi.
Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjutnya, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak, terutama parlemen.
"Kalau tidak mau ada pengaturan, sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah, saya kira kondisinya tidak mudah," ujarnya.
Baca Juga: Kecelakaan Truk Pertamina Diduga Rem Blong di Semarang, Kernet Meninggal Dunia
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Pertamina selama ini dengan aplikasi MyPertamina secara paralel adalah upaya maksimal perusahaan agar kuota 23 juta kl tidak terlampaui.
"Tentu itu sulit untuk dilakukan karena kuota normalnya perlu kisaran 28-30 juta KL per tahun. Makanya bolanya ada pada pemerintah," kata dia.
Komaidi menilai rencana membatasi pembeli Pertalite maupun Solar melalui revisi Perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.
