Suara.com - Delegasi B20 Indonesia kembali mengadakan roadshow ke negara-negara G20. Kali ini roadshow dilakukan ke Jepang pada Kamis (28/7/2022).
Dalam lawatannya, delegasi B20 menggelar dua pertemuan penting, yaitu bersama Forum Bisnis Indonesia-Jepang serta Japan External Trade Organization (JETRO) yang membahas kemitraan ekonomi dan perdagangan serta menguatkan hubungan bilateral antara kedua negara.
JETRO merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam mendorong kerjasama perdagangan dan investasi Jepang dengan berbagai negara.
Forum bisnis yang diselenggarakan KADIN Indonesia selaku penyelenggara B20 Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM Indonesia, Kementerian Perindustrian Indonesia, KBRI Tokyo dan JETRO juga dihadiri petinggi negara dan bisnis dari dua negara.
Baca Juga: Elon Musk dan Bill Gates Dijadwalkan Hadir B20 Summit di Bali
Seperti CEO JETRO Nobuhiko Sasaki, Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menko Maritim-Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dan Deputi Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Kenichi Hosoda.
Agenda penting lainnya dalam lawatan tersebut, yakni pertemuan khusus yang membahas agenda B20 Indonesia untuk mengawal rekomendasi kebijakan B20 Indonesia yang akan didorong pada Presidensi G20 Indonesia.
Pertemuan delegasi KADIN bersama KEIDANREN (Japan Business Federation) menjadi penting bagi kerja sama bilateral kedua negara, mengingat posisi KEDAINREN sebagai organisasi ekonomi yang memiliki anggota lebih dari 1.400 perusahaan Jepang, serta mewakili 108 asosiasi industri dan 47 prefectures.
Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, Forum B20 Indonesia dapat mendukung agenda prioritas kedua negara untuk mendorong transformasi ekonomi global yang lebih tangguh melalui forum B20 Indonesia.
Menurut Shinta, Jepang selama ini sangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi indonesia, khususnya dalam pertumbuhan infrastruktur energi di Indonesia. Seperti pembangunan fasilitas tenaga listrik 11 ribu MegaWatt yang berkontribusi terhadap 20 persen dari kebutuhan listrik nasional Indonesia.
Selain itu, kerja sama Indonesia-Jepang bermanfaat dalam mengakselerasi pengembangan bersama teknologi yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan di Indonesia untuk mempercepat pencapaian proses transisi energi Indonesia.
"Kami optimis Jepang memiliki posisi strategis untuk mendukung tema B20, yakni Embracing Collaborative Recovery and Growth, Boosting an Innovative Global Economy dan Forging an Inclusive and Sustainable Future,” ujar Shinta dalam keterangan persnya, Jumat (29/7/2022).
Terkait isu transisi energi dan perubahan iklim, Shinta menganggap terdapat dua legacy B20 Indonesia yang berpotensi besar untuk dilakukan kerjasama investasi.
Pertama, The Carbon Center of Excellence yang menjadi hub untuk perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan serta sharing best practices.
Kedua, B20 Wiki, platform yang bertujuan untuk meningkatkan UMKM agar mampu melakukan penetrasi ke rantai pasokan global dan memungkinkan peningkatan kapasitas UMKM untuk masuk ke pasar global.
Shinta memaparkan hasil rekomendasi yang telah disusun B20 Indonesia, menitikberatkan policy recommendation dari tiga Task Force yang erat kaitannya dengan legacy telah dihasilkan B20 Jepang. Yakni Trade and Investment Task Force, Energy, Sustainability, and Climate Task Force dan Digitalization Task Force.
“Perdagangan dan investasi hanya dapat pulih sepenuhnya jika kita mendorong upaya pemulihan dan pertumbuhan secara kolaboratif," ujar Shinta.
Menurut dia sustainability menjadi isu penting yang didorong melalui B20 Indonesia. Salah satunya melalui Energy, Sustainability, and Climate Task Force.
"Kami yakin mampu mendorong peningkatan kerja sama global dalam mempercepat transisi energi dan memastikan penerapan transisi energi yang adil (just), teratur (orderly) dan terjangkau (affordable) antara negara berkembang dan maju,” katanya.
Jepang diyakini akan mampu mendorong percepatan pencapaian transisi energi di Indonesia melalui kerjasama bilateral yang berkontribusi pada sektor energi, dukungan pengembangan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia hingga transfer knowledge terkait transisi energi dan teknologi yang digunakan.
Sementara itu, terkait Trade and Investment Task Force antara lain merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendorong perdagangan global yang terbuka, adil dan efisien, serta tata kelola investasi multilateral, termasuk reformasi dari WTO.
Sedangkan rekomendasi kebijakan Digitalization Task Force, terkait pengembangan infrastruktur yang memadai, mendorong keamanan transaksi, serta dan mendorong kesiapan UMKM terkait digital literacy and skill, serta mempromosikan standar cyber security berbasis risiko.