Infografis
Suara.com - Program pemerintah Food Estate, yang salah satunya digawangi oleh Kementerian Pertanian, merupakan peluang positif untuk merealisasikan kemandirian pangan Indonesia.
"Saat ini enggak ada tempat lahan lagi di Jawa, dan Food Estate merupakan kesempatan baik," kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor.
Berdasarkan pengamatannya saat berkunjung ke lokasi-lokasi Food Estate belakangan ini, Yadi mengatakan, realisasi lahan baru terbilang cukup cepat yaitu mencapai 28 ribu hektare dari proyeksi pembukaan lahan baru sebesar 65 ribu hektare.
"Jadi kalau kita lihat langkah pemerintah itu sangat baik. Kami sangat dukung," katanya.
Baca Juga: Terus Menyusut, Lahan Sawah Indonesia Berkurang 90.000 Hektare Tiap Tahun
Di sisi lain ia mengakui pencetakan lahan sawah baru di luar Pulau Jawa memang tidak bisa semulus di Pulau Jawa, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menghasilkan produksi tinggi karena terkait kesuburan lahan dan faktor terkait lainnya.
"Kita tidak bisa main sulap, dicetak langsung bisa produksi tinggi. Karena lahan pertanian, terutama sawah, perlu adaptasi," katanya.
Menurutnya, Food Estate tidak bisa langsung dilabeli proyek yang tidak berhasil hanya karena pencetakan lahan baru dan produksi yang dihasilkan di dalamnya belum bisa mengimbangi penyusutan lahan pertanian lokal yang mencapai 150 ribu hektare per tahun.
"Enggak bisa dibilang gitu (gagal), baru dicetak sudah dibilang gagal. Kita butuh waktu. Seperti saya pengalaman ke lokasi transmigrasi dulu itu, memang awal-awal tidak bisa langsung produktif," katanya.
Ia meyakini kecukupan pangan lokal akan bisa terjaga seiring dengan upaya pemerintah untuk memenuhinya, yang salah satunya melalui program Food Estate.
Baca Juga: Guru Besar IPB: Jika Serius, Indonesia Sangat Mampu Jadi Lumbung Pangan Dunia
"Karena ya Kementerian Pertanian, kalau bahasa saya, sudah habis-habisan juga menjaga pangan kita," ujarnya.
