Infografis
Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mendukung adanya Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Tujuan pengukuran indeks ini untuk menjangkau level kabupaten untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Ketua Umum APKASI Seluruh Indonesia Mohammad Nur Arifin mengatakan yang penting dari adanya indeks ini harus melakukan pengukuran yang seragam.
"Ini kan baru dirilis, ini juga baru kita menyelenggarakan workshop, nah yang penting bagaimana kita menentukan komposit cara indikator apa yang akan dinilai (dari indeks ini)," kata Arifin dalam acara Workshop Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan dalam rangkaian acara APKASI Otonomi Expo 2022 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/7/2022).
Menurutnya penyeragaman indikator yang dinilai dalam indeks ini harus diseleraskan, agar hasil dari indeks ini benar-benar dimanfaatkan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: APKASI: Ada Korelasi antara Negara yang kreatif dengan Tingkat Kesejahteraan
"Misal kata yang dinilai itu gender berarti daerah berarti harus lebih melibatkan banyak perempuan di bidang ekonomi. Kalau misalkan terkait lingkungan, berarti daerah mesti punya tempat pengelolaan sampah, reduce, recaycle dan sebagainya," kata Arifin yang juga menjabat bupati Trenggalek.
Menurut dia indeks ini diharapkan dapat memberi perspektif utuh kepada pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang terkait mengenai arah kebijakan perekonomian daerah yang sejalan dengan perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi dan tata kelola secara integral dalam rangka pembangunan inklusif.
Beberapa parameter dalam indeks ini termasuk ke dalam Panduan Investasi Lestari (Sustainable Investment Guidance/SIG). Sehingga, ke depan, IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan dan pembangunan rendah karbon.
Konsorsium pengusung yang terdiri atas Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Terra Komunika, dan Kinara Indonesia, didukung oleh Komite pengarah IDSDB dan para ahli (sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola) yang terdiri atas unsur pemerintah nasional (Sekretariat SDGs Bappenas, Kemenko Perekonomian, Ombudsman RI), asosiasi pemerintah daerah (APKASI), akademisi dan lembaga riset (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Prasetya Mulya, APINDO Institute), dan mitra pembangunan (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, ANGIN, FITRA, Traction Energi Asia, CDP, SMI).
Baca Juga: AOE 2022 Resmi Dibuka Mendagri, Ketua Apkasi: Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional
