Infografis
Suara.com - PT PLN (Persero) menyebut, butuh upaya ekstra, termasuk biaya besar untuk pemerintah jika ingin memensiunkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan bertransisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Kita oke early retirement tapi secara ekonomi, dampaknya siapa yang menyerap?,” kata Vice President of Financial Institution and Market Research PT PLN (Persero) Maya Rani Puspita dalam Task Force 8 T20 2022 di Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Ia menjelaskan, tantangan ini lantaran PLN telah membangun pembangkit yang dirancang beroperasi selama 30 tahun, namun saat baru 10 tahun beroperasi ternyata harus dipensiunkan.
Memensiunkan pembangkit energi yang beroperasi mengakibatkan adanya tambahan biaya yang harus ditanggung.
Baca Juga: PLN Jamin Tak Ada Gangguan Pasokan Listrik Saat Gelaran Asean Para Games 2022
“Di sini masih ada biaya-biaya depresiasi yang belum terjadi. Kalau kita tidak bisa menjual maka dari mana kita bisa me-recover biaya tersebut?,” ujar Maya.
Tantangan ini diakuinya sudah kerap jadi pembahasan diskusi Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, karena harus ada pihak yang menyerap atau menggantikan tambahan biaya itu.
Menurut dia, PLN tidak mungkin menaikkan tarif listrik ke pelanggan untuk menutup kebutuhan biaya karena akan mempengaruhi masyarakat secara langsung.
Sementara, jika pemerintah yang menanggung kebutuhan tambahan biaya secara keseluruhan maka PLN juga harus memastikan besaran biaya yang akan ditanggung.
“Ini saat ini masih dalam pembahasan secara intens,” tegas Maya.
Baca Juga: Lewat Skema ETM, Dirut PLN Ajak Negara Anggota G20 Dukung Transisi Energi di RI
Selain itu, Maya mengatakan PLN saat ini juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan agar mereka mau mendukung transisi energi di Indonesia.
Upaya itu bersamaan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 ditargetkan untuk menerapkan bauran energi atau fuel mix pada 2025.
PLN memiliki tugas untuk melakukan bauran energi pada 2025 yaitu sebanyak 23 persen berasal dari energi terbarukan sehingga harus ada penambahan pembangkit berbasis renewable energy.
“Apa kita harus menambah renewable energy? Padahal sekarang secara suplai kita over. Ini perlu balancing karena perlu ada trade-off bagaimana menuju net zero emission dengan besarnya biaya yang ditanggung PLN,” jelas Maya.
