Infografis
Suara.com - Elemen industri pertembakauan Indonesia mulai dari petani, pekerja pabrik rokok mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan, sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tinggi dan tidak terprediksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo di Jakarta.
"Kami berharap karena sumbangsih yang nyata, kebijakan dan regulasi yang diberikan kepada ekosistemnya juga berimbang serta berkeadilan. Sektor ini dituding sebagai seluruh akar permasalahan kesehatan hingga lingkungan," katanya, Selasa (19/7/2022).
Menurutnya, banyak pedoman-pedoman peraturan pertembakauan yang mengadopsi FCTC, termasuk dorongan dari anti-tembakau untuk merevisi PP 109 tahun 2019.
Baca Juga: Kementerian Pertanian Apresiasi Program Kemitraan dengan Petani Tembakau
"Inilah momentum kita menyatukan komitmen untuk memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang menjadi tulang punggung bagi 24 juta orang dan menegaskan kedaulatan Indonesia," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berharap, melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini kepada Presiden Jokowi berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup.
Mulai dari permasalahan cuaca (iklim), kampanye anti-tembakau yang terus memojokkan komoditas petani, regulasi pengendalian yang tidak transparan hingga opsi rencana kenaikan cukai, menghantui ketidakpastian masa depan petani.
"Sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petanilah yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang," ucapnya.
Menurut dia petani merupakan objek yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. "Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap eksosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi," ucapnya.
Baca Juga: Roadmap Industri Hasil Tembakau Nasional Harus Berpihak Pada Dunia Usaha
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Dahlan Said juga berharap pemerintah dapat kembali memberi perhatian dan memperjuangkan komoditas tembakau dan cengkeh yang saat ini terus tergerus oleh tekanan pihak asing dan kampanye negatif. Padahal kedua komoditas ini selayaknya dipertahankan dan dikembangkan agar terus dapat berkontribusi bagi negeri.
Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini.
“Setiap tahun, jumlah pabrikan terus menurun. Tahun 2011 masih berproduksi 1.540 pabrik, sampai sekarang tinggal sekitar 487 pabrik rokok. Begitu juga dengan produksi, bahkan produksi rokok di bulan Mei 2022 menjadi yang terendah dalam 14 bulan terakhir," ungkapnya.
Menurut dia situasi ini mengkhawatirkan bagi para seluruh pekerja sektor pertembakauan.
"Mata pencaharian kami terancam, dapur kami terancam tidak bisa mengepul. PHK terus membayangi, apalagi dengan rencana revisi peraturan pengendalian yang tidak ada ujung pangkalnya disertai kenaikan cukai tinggi yang terus saja datang," katanya.
Penandatangan pernyataan sikap ekosistem pertembakauan ini mendapat dukungan dari perwakilan wakil rakyat di Senayan diantaranya Yahya Zaini, Anggota DPR RI Fraksi Golkar dan Luluk Hamidah, anggota DPR RI Fraksi PKB).
Keduanya senada berjanji konsisten mengawal peraturan dan perundangan bagi ekosistem pertembakauan yang lebih adil, berimbang dan bercita rasa nusantara.
“Ayo kita berdayakan, kita jaga keberlangsungan tanaman tembakau, mari kita bela dan dampingi petani tembakau. Ekosistem ini saling terkait. Kepada industri, juga ayo kita berkomitmen mendorong kualitas tembakau nusantara. Inilah tanggungjawab dan tanggung renteng semua pihak, pemerintah, industri dan petani," kata Yahya.
