Infografis
Suara.com - Bisnis kripto di Indonesia diyakini masih menjadi potensi yang besar, lantaran itu Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengajak investor asal Singapura untuk berbisnis mata uang digital di Indonesia.
Jerry mengemukakan, Indonesia berpotensi menjadi pasar kripto yang menjanjikan.
"Peluang bisnis kripto di Indonesia terbuka lebar. Ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk berbisnis di Indonesia. Tentu saja, bisnis yang dijalankan harus tetap menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata Wamendag lewat keterangannya seperti dikutip Antara pada Sabtu (16/7/2022).
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri ABA Event bertema "Community Meet and Great Session Fireside Chat on Crossborder Blockchain, Cryptocurrency and Digital Asset Between Singapore and Indonesia" di Singapura.
Baca Juga: Gubernur Bank Indonesia Khawatir Aset Kripto Bisa Ancam Stabilitas Keuangan Global
Tak hanya itu, ia juga menyebutkan potensi lain sinergi di Indonesia yaitu, mengadakan sosialisasi dan seminar bersama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia.
Hal tersebut untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan teknologi Blockchain dan aset kripto.
Menurutnya, Indonesia dan Singapura juga dapat bekerja sama untuk mengamankan data-data sensitif dan aset-aset digital yang dapat ditransaksikan melalui platform perdagangan luar negeri yang bersifat lintas-batas (cross border).
Kerja sama antarinstansi pemerintah dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko kehilangan aset digital dan risiko penggunaannya.
"Kita juga dapat bekerja sama membangun platform blockchain tunggal berbasis komunikasi antarpemerintah untuk mengantisipasi kehilangan data-data penting, mengurangi biaya pelatihan, mengurangi biaya administrasi, dan menetapkan satu standar yang dapat menciptakan efisiensi pembiayaan lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Bank Indonesia Khawatir Aset Kripto Ancam Stabilitas Keuangan
Sejumlah proyek Blockchain yang terkait dengan pemerintah Indonesia antara lain untuk mengamankan entri data, pendaftaran tanah, penelusuran proses bahan pangan, rantai pasokan komoditas, mengganti sistem berbasis kertas, mencegah penipuan, kepabeanan dan patroli perbatasan, transparansi anggaran, serta manajemen data antarlembaga. (Antara)
