Infografis
Jika pemerintah peduli pada keberlangsungan industri tembakau, seharusnya para pejabat fokus memberantas rokok ilegal.
"Sebab, keberadaan rokok ilegal telah membuat negara kehilangan pendapatan sekitar Rp 53 triliun," tuturnya.
Terpisah, pakar ekonomi niversitas Negeri Semarang (UNNES) Agus Trihatmoko menduga, kebijakan simplifikasi justru mendorong monopoli dari industri tembakau besar di pasar tembakau.
"Nah, itu bisa terjadi. Karena yang selalu bisa melakukan efisiensi dan investasi yang besar, mereka akan efisien dalam proses produksi, makanya harga dia sangat kompetitif. Itu baru pakai logika bisnis. Ada yang irasional untuk mematikan yang kecil-kecil, perusahaan besar itu jual rugi dulu. Ketika itu terjadi, namanya rokok ini kan menyangkut soal rasa dan selera. Orang ketika sudah beralih ke produk (pemain besar), bisa jadi yang kecil mati dan menengah juga. Oleh sebab itu menjadi sebuah kekhawatiran," ujarnya.
Ia berharap, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengurungkan niat untuk kembali melakukan penyederhanaan tarif cukai rokok tersebut.
"Diurungkan atau ditunda, dilakukan kajian atau riset secara mendalam, ada kebijakan yang ketat. Jadi analisa kami tadi apakah benar atau tidak, buktikan dulu ke masyarakat. Nanti ketemu rumusan yang ideal," kata dia.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad juga satu suara, ia menolak simplifikasi karena dikhawatirkan melemahkan daya saing dan membahayakan pabrikan menengah kecil.
"Terutama dari sisi tenaga kerjanya yang cepat atau lambat akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Sebab, mau tidak mau, golongan yang dihilangkan layernya harus naik ke golongan atasnya akibat peraturan, bukan karena kemampuan dan penambahan produksi," ujarnya.
Baca Juga: Roadmap Industri Hasil Tembakau Nasional Harus Berpihak Pada Dunia Usaha
