Keputusan Pemerintah Terkait Simplifikasi Cukai Rokok Mencekik Petani Tembakau

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 15 Juli 2022 | 10:37 WIB
Keputusan Pemerintah Terkait Simplifikasi Cukai Rokok Mencekik Petani Tembakau
Petani Tembakau Probolinggo [Foto: Suaraindonesia]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Keputusan Kemenkeu menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 12 persen untuk tahun 2022 jadi sorotan sejumlah pihak, terutama kalangan lingkaran industri tembakau.

Keputusan ini diterapkan bersama simplifikasi struktur tarif cukai rokok dari sebelumnya 10 layer menjadi 8 layer yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Bahkan, Menkeu Sri Mulyani dikabarkan akan kembali melanjutkan kebijakan simplifikasi hingga menjadi 5 layer, yang berarti menyangkut golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) serta Sigaret Putih Mesin (SPM); penyatuan Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan 1A dan 1 B; dan penurunan batas kuota dari 3 juta batang ke 2 juta batang.

Terkait hal ini, Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah tersebut.

Ia beralasan, kebijakan itu akan semakin mempersulit para pelaku industri tembakau kecil dalam melanjutkan usahanya.

"Dampaknya akan terjadi banyaknya perusahaan rokok yang kelimpungan. Sekarang beda dari tarif cukai antara golongan 1A dengan 1B itu cukup signifikan. Artinya, di situ kalau digabung jadi satu yang golongan 1B akan naik tarifnya menuju golongan 1A. Apalagi kalau golongan 1A dinaikkan berarti kan naiknya dua kali," kata Sulami.

Menurut dia, PMK Nomor 192 Tahun 2021 masih memberatkan pelaku industri tembakau menengah ke bawah karena membuat produksi rokok menurun.

"(PMK Nomor 192 Tahun 2021) itu kenaikan tarif cukai 12 persen. Nah, dampaknya untuk industri mengalami penurunan produksi karena harganya luar biasa," ujarnya.

Tak hanya pengusaha, PMK Nomor 192 Tahun 2021 menurut dia akan mencekik para petani tembakau karena pendapatannya semakin berkurang.

Baca Juga: Roadmap Industri Hasil Tembakau Nasional Harus Berpihak Pada Dunia Usaha

"Jadi kalau sudah kayak begitu pendapatan negara juga berkurang. Ujung-ujungnya, nanti rokok ilegal yang semakin marak, pasti larinya ke sana," ujarnya dikutp dari Warta Ekonomi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI