Sri Mulyani Ingin Transisi Energi ke Hijau Jangan Tambah Angka Kemiskinan

Kamis, 14 Juli 2022 | 15:30 WIB
Sri Mulyani Ingin Transisi Energi ke Hijau Jangan Tambah Angka Kemiskinan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konfrensi pers virtualnya. (tangkapan layar/istimewa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam proses transisi energi yang kompleks di tengah ketidakpastian global, terdapat peluang investasi baru, khususnya di sektor yang lebih hijau.

“Industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya, dan sebagainya, mereka pasti akan memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat,” ujar Sri Mulyani dalam acara bertajuk "Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable" secara virtual, Kamis (14/7/2022).

Pemerintah Indonesia berkomitmen akan melakukan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan road map, kebijakan, legislasi infrastruktur, serta menganalisis dan menangani pengelolaan rencana mitigasi dampak sosial.

Sri Mulyani menjelaskan untuk memitigasi dampak transisi menuju ekonomi hijau dalam jangka pendek, negara akan selalu hadir terutama untuk menciptakan stabilitas pelayanan publik dan harga di masyarakat.

Baca Juga: Mau Pensiunkan PLTU Batu Bara, Pemerintah Segera Resmikan Platform ETM

“Negara mana pun, ekonomi apa pun, tidak peduli seberapa tinggi, sedang, atau rendah pendapatan, ketika menghadapi tekanan harga yang meningkat, itu tidak akan berkelanjutan. Jadi, pemerintah akan selalu memegang prinsip adil dan terjangkau,” katanya.

Penyesuaian harga energi, kata Sri Mulyani, akan dilakukan secara bertahap dan terukur agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Untuk itu, Menkeu mengatakan terdapat empat hal utama yang akan negara pastikan dari sisi permintaan.

Pertama, stabilitas ketersediaan layanan vital, seperti listrik. Kedua, stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum. Ketiga, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Dan yang keempat adalah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, Menkeu mengingatkan transisi ekonomi hijau seharusnya tidak meningkatkan kemiskinan atau pengangguran. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau akan dan harus menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas.

“Transisi ekonomi hijau adalah untuk generasi masa depan dan juga harus memastikan perlindungan yang kuat untuk generasi saat ini, terutama bagi masyarakat miskin dan paling rentan,” pungkasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Singgung Subsidi Indonesia: Negara Lain Bebankan Risiko ke Masyarakat

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI