Infografis
Suara.com - Kementerian Perhubungan, secara jangka panjang akan menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL). Mengenai kebijakan ini, sejumlah sopir truk minta pemerintah untuk duduk bersama sebagai upaya jalan tengah, agar pemerintah mengetahui dampak yang ditimbulkan kebijakan Zero ODOL terhadap ekonomi keluarga para sopir truk.
"Ayo duduk bersama kami, biar kami juga bisa melihat sisi baiknya bagaimana. Jika memang kami diarahkan ke kanan, risiko yang kami dapat bagaimana, jika kami diarahkan ke kiri, bagaimana. Kami sangat paham, urusan di jalan terkait dengan risiko dan bagaimana meminimumkan risiko itu,” ujar Penangungjawab Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) Princes Asami Athena, Selasa (12/7/2022).
Dia mengatakan, pada dasarnya semua driver logistik adalah orang-orang yang pro terhadap pemerintah, termasuk APPN.
“Kami selalu pro terhadap pemerintah, tapi aturan-aturan yang mereka berikan juga harus memperhatikan kehidupan kami para sopir. Minimal harus ada tenggang rasa terhadap kami ini,” ucap Inces, sapaan akrabnya di kalangan para sopir truk.
Baca Juga: Menhub: Truk ODOL Picu Kecelakaan dan Bikin Rusak Jalan
Dia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan kebijakan Zero ODOL terhadap ekonomi keluarga para sopir truk.
Dia mencontohkan sejumlah biaya yang harus ditanggung para driver saat mengantarkan logistik. “Kami harus membayar sejumlah pengeluaran, yang penggantian biayanya belum pasti dari siapa,” cetusnya.
Menurut Inces, pemotongan ini jelas sangat mengganggu uang dapur para sopir.
“Andai tidak memotong uang dapur kami, mungkin ini tidak akan terjadi gejolak. Dalam gambaran pemerintah, mungkin mereka melihat para sopir truk itu memiliki uang banyak karena membawa truk besar. Saya berharap, aturan-aturan seperti Zero ODOL tidak memberatkan kami,” ucapnya.
Baca Juga: Pelaku Industri Kembali Minta Pemerintah Tunda Penerapan Kebijakan Zero ODOL
