Infografis
Suara.com - Pembahasan internal PT Summarecon Agung (SA) dengan terkait suap permohonan izin pembangunan apartemen kepada Pemerintah Kota Yogyakarta terus didalami KPK.
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK telah memeriksa empat saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/7/2022) dalam kasus ini.
"Pada Senin (11/7/2022), bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa empat saksi untuk mendalami adanya pembahasan internal di PT SA dalam mengajukan permohonan izin pembangunan apartemen kepada Pemkot Yogyakarta terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta," kata Ali.
Empat saksi itu diantaranya Permit Manager PT Summarecon Agung Dwi Putranto Setyaning JP, Direktur Proyek PT Summarecon Agung Jason Lim, Kepala Keuangan dan Akunting Summarecon Property Development Dony Irawan, dan staf akunting PT Summarecon Agung Marthin.
Ia menambahkan, KPK saat ini sudah mengonfirmasi lebih lanjut kepada keempat saksi tersebut mengenai dugaan adanya aliran uang untuk salah satu tersangka, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS).
Dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta ini, selain Haryadi yang merupakan tersangka penerima suap, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya.
Tiga sosok itu yakni Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH) dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Triyanto Budi Yuwono (TBY) sebagai tersangka penerima suap serta Vice President Real Estate PT SA Tbk Oon Nusihono (ON) sebagai tersangka pemberi suap.
Kronologi Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Yogyakarta
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2019, tersangka ON melalui Dandan Jaya selaku Direktur Utama PT JOP mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
Baca Juga: Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Suap, Bendum PBNU Gugat KPK
Pembangunan apartemen tersebut masuk ke dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta. Adapun PT JOP merupakan anak perusahaan PT SA Tbk.
Izin lantas berlanjut pada 2021. Saat itu, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.
KPK menduga ada sejumlah kesepakatan antara ON dan Haryadi. Di antaranya, Haryadi berjanji selalu mengawal permohonan IMB tersebut.
Pengawalan itu dilakukannya dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.
Selama penerbitan IMB, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk Haryadi melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH.
Pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Kemudian, pada 2 Juni 2022, ON datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam goodie bag melalui TBY, orang kepercayaan Haryadi. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk NWH.
