Infografis
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.
"Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru.
Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun. Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN, maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.
Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.
“Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit,” katanya.
Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.
Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik.
"Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp 1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp 4.013 triliun. Artinya dalam 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI,” ucap Erick.
Erick menambahkan Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp 50 triliun. Hal ini dilihat dari data dividen tahun 2022 yang mencapai Rp 39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.
