Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menjelaskan, tambahan anggaran pemerintah untuk BBM dan LPG subsidi diharapkan mengurangi beban masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu.
"Ini untuk mengurangi beban masyarakat. Penambahan anggaran BBM dan LPG subsidi, memang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kurang mampu,” kata Sartono, Kamis (30/6/2022).
Ia menambahkan, upaya penambahan subsidi tersebut memang penting apalagi, kondisi geopolitik dan dampak COVID-19 saat ini, diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Kebijakan tersebut, tambahnya, diharapkan membuat ketersediaan BBM bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga, sehingga diharapkan bisa menjaga roda ekonomi masyarakat.
Baca Juga: DPR RI Usulkan Pembentukan Satgas Terpadu Usai 149 PMI Meninggal di Tahanan Malaysia
"Jadi, Pemerintah memang hadir untuk mengurangi beban rakyat. Dan DPR tentu saja mendukung dan melakukan pengawasan," ujarnya, dikutip dari Antara.
Selain itu, kondisi geopolitik saat ini memang cukup berat, hal itu antara lain ditandai dari harga minyak dunia.
Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Saat ini misalnya, jenis Brent dijual pada harga 110,05 dolar AS per barel, sedangkan WTI 104,27 dolar AS per barel.
Dengan kondisi ini, ia mengatakan, masyarakat diharapkan bijak dalam mengkonsumsi BBM dan LPG. Meski pemerintah menaikkan anggaran BBM dan LPG subsidi, namun, masyarakat diharapkan berhemat.
"Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu," katanya.
Baca Juga: Diujicobakan ke 18 SPBU di Kota Yogyakarta, Kendaraan Roda Empat Wajib Gunakan MyPertamina
Salah satunya, dalam menerapkan strategi keuangan yang tepat dan efisien, sehingga berbagai penugasan tersebut bisa dijalankan dengan baik.
Untuk itu pula, lanjutnya, upaya Pertamina tersebut juga harus mendapat dukungan terutama dari aparat penegak hukum, agar BBM dan LPG Subsidi ini tepat sasaran.
"Jadi harus ada koordinasi antara BPH Migas, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian terutama di daerah-daerah jangan sampai kebutuhan rakyat kecil diambil oleh kalangan industri," ujarnya.
Selan itu, Sartono juga mengingatkan Pertamina agar dapat mencegah terjadinya antrean kendaraan saat pengisian BBM.
“Jadi jangan sampai terjadi lagi, antrean pengisian BBM di daerah," pungkasnya.
