Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menyindir perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Kali ini, sindiran tersebut diarahkan kepada Perum Bulog. Orang nomor satu Indonesia tersebut mengatakan Bulog sangat baik dalam menyerap produksi para petani tetapi tidak mampu untuk menjual kembali.
Sindiran tajam tersebut disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (20/6/2022).
"Kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Bulog, ngambil dari petani banyak, stok, nggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk yang dulu, rusak. Jangan," kata Jokowi.
Awalnya, Jokowi berpidato soal ancaman krisis pangan yang saat ini menghantui dunia. Lantaran itu, ia meminta semua pihak untuk meningkatkan produktivitas pangan. Ia juga meminta penyerapannya dilakukan dengan benar dan harus ada pengambil alih yang serius membeli beras petani hingga mampu menjualnya ke masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Sentil PLN dan Pertamina Dapat Anggaran Subsidi Tapi Inefisiensi: Kok Enak Banget
Arahan agar penyerapan beras petani harus dilakukan benar, termasuk biaya angkut dan jualnya sudah disampaikan Jokowi ke Menteri BUMN Erick Thohir dan kementerian terkait lain, pemda, hingga swasta.
"Semua harus ada grand plan-nya. Rencana besarnya seperti apa? Sudah disampaikan, termasuk dengan (rencana) pelaksanaan juga harus ada," kata Jokowi.
Sebelumnya dalam pidato yang sama, Jokowi juga menyentil dua perusahaan BUMN yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) terkait efisiensi yang dilakukan dua perusahaan plat merah tersebut.
Jokowi mengatakan dua BUMN tersebut mendapatkan anggaran subsidi yang begitu besar dari Kementerian Keuangan tetapi tidak melakukan efisiensi secara besar-besaran.
"Ada subsidi dari Menkeu (Sri Mulyani) tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget," kata Jokowi.
Baca Juga: Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp92,3 Triliun, Jokowi: Hasilnya Apa?
Untuk itu Presiden meminta kepada para perusahaan BUMN untuk melakukan efisiensi, agar ruang fiskal masing-masing perusahaan lebih leluasa sehingga tidak membebani APBN.
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini," ucap Jokowi.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah hingga saat ini masih berkomitmen terus memberikan subsidi kepada masyarakat.
"Meski beban fiskal negara saat ini berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat," tutur Jokowi.
"Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga," katanya.
