Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, badan usaha milik negara atau BUMN harus untung, dan seluruh komisaris BUMN akan diminta bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka pimpin rugi.
Melalui PP No.23 Tahun 2022 Pasal 59 Ayat 2 menjelaskan bahwa komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang mereka kelola.
"Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas," tulis pemerintah dalam PP 23 Tahun 2022, dikutip Sabtu (18/6/2022).
Namun demikian, para komisaris dan dewan pengawas tidak wajib tanggung jawab jika mereka sudah melakukan pengawasan, itikad baik dan tidak bermaksud memanfaatkan jabatan sebagai kepentingan pribadi serta berusaha memastikan pencegahan kerugian.
Baca Juga: Pakar Ekonomi: Panja DPR Soal Investasi Telkomsel ke GoTo Bisa Ganggu Rencana Bisnis BUMN
Ditambah lagi, menteri juga bisa menggugat anggota dewan pengawas ke pengadilan jika terbukti melakukan kesalahan atau lalai, hingga membuat BUMN terkait rugi.
Namun, hingga kini setidaknya ada dua BUMN yang sampai sekarang masih mencatat kerugian yang tidak sedikit, seperti Garuda Indonesia dan Waskita Karya.
Per September 2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencatatkan rugi bersih 1,66 miliar dolar AS, nominal itu bertambah dari awalnya sebesar 1,07 miliar dolar AS per September 2020, sehingga diperkirakan keurigan mencapai sekitar Rp 23 triliun.
Saat ini, Garuda Indonesia terus mengupayakan PKPU. Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menjelaskan, utang perseroan kepada para kreditur capai 800 juta dolar AS.
Sementara, untuk Waskita Karya (WSKT) mencatat rugi bersih sebesar Rp 830,64 miliar. Naik 18 kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 46,09 miliar.
Baca Juga: Menang PKPU, Menteri Erick: Garuda Indonesia Bisa Terbang Lebih Tinggi
