Mengenal PPS dan Nilai Jualnya yang Seksi

- 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

Kebijakan II mengatur tentang pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020. Pesertanya adalah WP OP baik yang pernah mengikuti TA maupun yang belum pernah mengikuti TA. Basis pengungkapan harta adalah harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif dalam kebijakan II adalah sebagai berikut:

- 18% untuk harta deklarasi LN

- 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN

- 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

Manfaat

PPS menawarkan manfaat-manfaat yang menggiurkan bagi wajib pajak yang masih mempunyai harta-harta yang belum diungkapkan sepenuhnya. Pada kebijakan I, WP peserta PPS tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA yang berbunyi, “Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.”

Sedangkan WP peserta PPS Kebijakan II tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. WP peserta PPS akan mendapatkan manfaat perlindungan data yaitu data/informasi dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Nilai Jual

Tarif PPS yang paling rendah diterapkan untuk WP yang berniat menginvestasikan hartanya dalam bentuk yang ditentukan oleh pemerintah dengan holding period selama minimal lima tahun. Bentuk investasi ini tentu merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh bank dan dunia usaha.