Infografis
Suara.com - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bukanlah jenis pajak baru, melainkan salah satu program yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Pertukaran Data Otomatis (AEoI), data perpajakan dari ILAP dan WP yang belum mengungkapkan seluruh aset merupakan hal-hal yang mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan PPS.
Kondisi Sekarang dan Pengaturan Sebelum UU HPP
Direktorat Jenderal Pajak masih menemukan adanya peserta Tax Amnesty yang belum melaporkan seluruh harta yang dimilikinya sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dalam Surat Pernyataan Harta. Dalam pengaturan sebelum UU HPP disebutkan bahwa apabila DJP menemukan data tersebut, maka akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan), 30% (Orang Pribadi), 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) ditambah sanksi 200%.
DJP juga menemukan adanya WP Orang Pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020. WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi.
Baca Juga: Hakim Jatuhkan Vonis Dua Eks Pegawai Ditjen Pajak Sembilan Tahun dan Delapan Tahun Penjara
Berdasarkan kedua kondisi di atas, DJP berusaha meningkatkan kepatuhan sukarela WP dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan melalui PPS.
Kebijakan-kebijakan
Dalam PPS, terdapat dua kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat memilih kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Kebijakan I mengatur tentang pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program TA. WP yang dapat mengikuti PPS Kebijakan I ini adalah WP OP maupun WP Badan yang pernah mengikuti TA. Basis pengungkapan harta yaitu harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA. Tarif dalam kebijakan I adalah sebagai berikut:
- 11% untuk harta deklarasi LN
Baca Juga: Jalani Sidang Vonis, Nasib Dua Eks Pemeriksa Pajak Wawan Ridwan Dan Alfred Diputus Hakim Hari Ini
- 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy
Kebijakan II mengatur tentang pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020. Pesertanya adalah WP OP baik yang pernah mengikuti TA maupun yang belum pernah mengikuti TA. Basis pengungkapan harta adalah harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif dalam kebijakan II adalah sebagai berikut:
- 18% untuk harta deklarasi LN
- 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy
Manfaat
PPS menawarkan manfaat-manfaat yang menggiurkan bagi wajib pajak yang masih mempunyai harta-harta yang belum diungkapkan sepenuhnya. Pada kebijakan I, WP peserta PPS tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA yang berbunyi, “Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.”
Sedangkan WP peserta PPS Kebijakan II tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. WP peserta PPS akan mendapatkan manfaat perlindungan data yaitu data/informasi dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.
Nilai Jual
Tarif PPS yang paling rendah diterapkan untuk WP yang berniat menginvestasikan hartanya dalam bentuk yang ditentukan oleh pemerintah dengan holding period selama minimal lima tahun. Bentuk investasi ini tentu merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh bank dan dunia usaha.
Bentuk investasi SBN (Surat Berharga Negara) dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme Private Placement melalui Dealer Utama dengan menunjukkan SKET. Bank sebagai Dealer Utama akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli SBN dengan harga jual ke WP.
Repatriasi dalam konteks PPS adalah pemulangan harta wajib pajak yang berada di luar negeri. Cara pengalihan hartanya melalui bank dan holding periodnya selama lima tahun. Repatriasi merupakan sebuah kesempatan emas bagi dunia usaha untuk menarik dana tersebut. Bank, misalnya, dapat menciptakan skema investasi atau tingkat bunga yang menarik bagi nasabahnya sehingga nasabah akan menempatkan hartanya di bank tersebut selama lima tahun.
Apabila nasabah tersebut mengikuti PPS dengan tarif menengah, bank mempunyai insentif untuk menciptakan instrument investasi yang menarik bagi WP peserta PPS untuk membeli produk tersebut.
Bentuk investasi hilirisasi SDA dan/atau renewable energy (pendirian usaha baru atau penyertaan modal) juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi dunia usaha. Para pengusaha dapat menciptakan lapangan usaha baru. Holding period untuk bentuk investasi SBN dan hilirisasi SDA dan/atau renewable energy adalah lima tahun sejak diinvestasikan.
Nilai jual yang dipunyai oleh PPS merupakan nilai jual yang sangat seksi bagi mereka yang melihat peluang ini. WP dapat terhindar dari sanksi sesuai peraturan di luar PSS, pengusaha dapat menambah usaha baru dengan banyaknya penyertaan modal, dan perbankan mendapatkan dana dari pengalihan harta, bagi hasil, dan return.
