YLKI Duga Wabah PMK karena Perubahan Orientasi Kebijakan Impor Daging

Siswanto Suara.Com
Kamis, 16 Juni 2022 | 16:34 WIB
YLKI Duga Wabah PMK karena Perubahan Orientasi Kebijakan Impor Daging
Suasana di Pasar Hewan Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. [ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menduga wabah penyakit kuku dan mulut  pada hewan ternak dikarenakan perubahan orientasi kebijakan impor daging.

"Saya menduga dan menganalisis bahwa munculnya PMK ini karena perubahan orientasi kebijakan impor daging. Dulu, orientasi dari undang-undang peternakan menganut rezim country based, sekarang zone based," ujar Tulus dalam Dialektika Demokrasi bertema "Jelang Idul Adha 1443 H, Amankan Hewan Korban di Tengah PMK" diikuti secara daring di Jakarta, hari ini.

Yang dimaksud dengan country based, menurut Tulus, adalah mengimpor daging dari negara yang betul-betul bebas PMK. Sedangkan saat ini pemerintah menggunakan kebijakan zone based atau berdasarkan zona, seperti mengimpor daging dari negara seperti dari India.

India, dikatakannya, belum seluruhnya bebas dari wabah PMK, hanya beberapa negara bagian saja yang telah bebas dari wabah tersebut.

Baca Juga: Hewan Ternak di Lapak Penjualan Bandar Lampung Bebas PMK

"Saya kira pemerintah harus berani meninjau ulang untuk kemudian kembali ke country based, kalau memang ini munculnya berasal dari daging dari daerah-daerah yang zona merah tadi.

Menurutnya, langkah investigatif diperlukan untuk mendeteksi asal wabah PMK, yang mana Indonesia dalam waktu yang cukup lama sudah terbebas dari wabah penyakit ternak tersebut, karena impor sapi bakalan atau daging dari zone based yang belum bebas PMK.

Tulus memaklumi kebijakan pemerintah dengan zone based memang untuk menurunkan harga daging sapi khususnya, pada saat ini masih bergantung pada impor dari negara tertentu, misalnya di Australia atau New Zealand.

"Dengan membuka zone based itu artinya aksesnya lebih banyak, tapi kalau kemudian dari zona itu ada penyakit PMK, ya, risikonya seperti ini. Oleh karena itu saya kira pemerintah juga mengevaluasi kembali ke rezim yang awal, kalau memang ini dipicu dari impor dari negara yang belum bebas PMK," ujar dia. [Antara]

Baca Juga: Wabah PMK, Penjual Sapi Kurban di Banjar Mengeluh: Orang Takut Berkurban

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI