Infografis
Suara.com - Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN). Hal ini setelah, Hadi melalui serah terima jabatan (sertijab) dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya Sofyan Djalil.
Usai sertijab, Hadi mengungkapkan, sederet tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya. Pertama yaitu, Hadi diminta untuk melanjutkan program reforma agraria dengan membagikan sertifikaf tanah milik masyarakat.
"Saat ini sudah mencapai 80 juta sertifikat tanah. Ini akan saya teruskan kerja Pak Sofyan, dan targetnya 126 juta. Walaupun dari sisa 80 juta itu, statusnya masih K2, K3 dan segala macam. Pak Presiden menyampaikan sertifikat tanah terus dilanjutkan," ujar Hadi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/6/2022).
Tugas yang kedua, lanjut dia, Jokowi juga meminta untuk menyelesaikan tumpang tindih tanah. Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan badan usaha.
Baca Juga: Dilantik Jadi Menteri ATR, Legislator Demokrat Harap Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah
"Saya tadi ikut, rapat terbatas pertama yang membicarakan konflik sengketa tanah, sengketa antara masyarakat dengan PTPN, dan sengketa tanah antara masyarakat dengan Perhutani. Dua stakeholder ini yang kami pegang untuk berkoordinasi," ucap dia.
Dalam menyelesaikan sengketa tanah ini, tambah Hadi, pihaknya akan menggandeng Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup Siti Nurbaya.
"Saya yakin karena kita sudah kenal sejak lama baik Pak Erick Thohir, Bu Siti Nurbaya permasalahan akan selesai di lapangan. Dan pasukan kita di lapangan para Kanwil BPN yang benar harus mengawal ini dengan baik membantu para Dirjen."
