Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, APBN memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan anggaran proyek infrastruktur.
Kata dia, APBN hanya bisa mengakomodasi sekitar 37 persen dari total kebutuhan dana pembangunan infrastruktur hingga 2024.
"Kalau dari hitungan kita sementara ini untuk periode 2024 APBN itu hanya bisa mendukung sekitar 37 persen,” kata Luky dalam acara Workshop Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Untuk menambal sisa anggaran yang dibutuhkan tersebut, Luky pun berharap mendapat dukungan dari peran swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyediakan anggaran yang dimaksud.
Baca Juga: Sejak 2008 Pemerintah Gelontorkan Rp 490 Triliun Dana Penjaminan Proyek Infrastruktur
Selain itu, kebutuhan pendanaan infrastruktur yang sangat besar tersebut juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema yang inovatif dan kreatif.
"Dalam konteks kreatif financing ini BUMN dan swasta memiliki peran yang sangat-sangat strategis untuk ikut secara aktif memberikan dukungan pembangunan infrastruktur. Melalui penugasan BUMN maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” paparnya.
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 menunjukan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp 6.645 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp 2.385 triliun, atau 37 persen sesuai kebutuhan.
Luky pun bilang kekuatan APBN bisa saja berpotensi melemah jika terjadi suatu kondisi di luar kendali. Seperti pandemi Covid-19 selama 2 tahun ini, yang membuat pemerintah perlu merogoh kocek lebih dalam.
Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas.
Baca Juga: Bea Cukai Berperan Aktif dalam Menciptakan APBN yang Optimal
"Maka dari itu, melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur semakin menjadi tantangan," imbuh dia.
