Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad mengingatkan Bappenas agar serius mengurusi perapihan program Satu Data Indonesia (SDI). Hal ini penting untuk merapikan sejumlah data penduduk Indonesia untuk memutuskan arah kebijakan yang akan diambil pemerintah.
"Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI). Namun sayangnya, saya lihat jalannya masih kurang cepat. Banyak tumpang tindih atau data pemerintah tidak akurat, disebabkan oleh masih adanya masalah dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data," kata Kamrussamad saat rapat Kerja DPR Komisi XI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/6/2022).
Dia bilang sepanjang tahun 2021 saja misalnya pemberian bansos Covid-19 oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran, mengingat adanya data kependudukan yang tidak valid dan diperbarui.
"Kita lihat betapa carut marutnya data penerima bansos. Sekalipun ada datanya, tapi tidak akurat dan tumpang tindih. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran." Katanya.
Tal hanya itu, kata dia baru-baru ini, bahkan Presiden Jokowi menyatakan kekesalannya karena masih ada tumpang tindih dalam penyelesaian sertifikat tanah.
“Karena itu, Bappenas harus serius mengurus Satu Data yang akurat dan reliable, agar data penerima Bansos kedepannya, bahkan data-data lainnya bisa diandalkan, tidak meleset." Ucapnya.
Sehingga kata dia saat ini, semua kebijakan harusnya berbasis data yang dapat diandalkan.
“Selain aspek teknis pengumpulan data, koordinasi antarinstitusi pemilik data, yang penting diatasi juga ego sektoral antar instansi.” imbuhnya.
Baca Juga: Antrean Warga Penerima Bansos Minyak Goreng Berujung Rusuh, Pintu Kantor Desa di Bogor Rusak
