Infografis
Suara.com - Kucuran modal investasi dari Telkom di Gojek-Tokopedia (GoTo) dianggap tepat karena memenuhi semua ketentuan dan melalui proses persetujuan banyak pihak.
"Kita perlu mengapresiasi Telkomsel atas kebijakannya berinvestasi di GoTo, karena GoTo adalah market leader dan jangkar utama ekonomi digital di negeri ini," kata Pengamat ekonomi politik CORE Indonesia Piter Abdullah, Senin (14/6/2022) lalu.
Ia menyebut, Telkomsel telah menerima restu investasi dari Singtel-perusahaan pelat merah Singapura-pemilik 35 persen saham Telkomsel.
Keberadaan Telkom dan GoTo sebagai perusahaan publik merupakan jaminan bahwa keduanya menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang benar atau good corporate governance.
Baca Juga: Korbannya Mencapai Ribuan Orang, Kasus Penipuan Robot Trading Jadi Prioritas Kejagung
Ia menjelaskan, investasi Telkom ke GoTo bukan hanya menguntungkan dari sisi capital gain, namun juga menjanjikan kolaborasi bisnis yang berdampak terhadap peningkatan revenue Telkom dan masuk ke bisnis digital dengan cara yang cerdas melalui investasi dan bekerja sama dengan GoTo selaku pemimpin pasar.
"Sungguh aneh apabila perusahaan telekomunikasi sebesar mereka tidak ikut berinvestasi di perusahaan yang menjadi penentu masa depan ekonomi digital, akan menjadi penyesalan di kemudian hari," ujar Piter.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Telkom berpotensi meraup banyak untung, karena harga saham GoTo telah melampaui harga IPO Rp338 per lembah saham. Sementara nilai investasi Telkomsel sebesar Rp270 per lembar saham.
Piter memandang floating loss Telkom adalah awal mula dari semua kekisruhan, lalu dibuat melebar dan kemudian dilakukan politisasi secara berlebihan. Menurutnya, politisasi berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim investasi perusahaan rintisan atau startup yang justru saat ini menghadapi tantangan berat.
"GoTo perusahaan tangguh, tapi startup atau calon-calon unicorn belum sekuat itu dan membutuhkan investasi," ujar Piter dikutipdari Antara.
Baca Juga: Telkom Berkoordinasi dengan Penegak Hukum untuk Perbesar Potensi Sinergi dengan Startup
Secara terpisah,pengamat ekonomi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dani Setiawan mengaku curiga pada manuver para politisi pada kasus anak usaha Telkom tersebut.
Ia menilai tujuan mereka bukan lagi mempersoalkan investasi, tapi menyerang Menteri BUMN Erick Thohir untuk merusak kredibilitasnya demi kepentingan Pilpres 2024.
“Pilpres memang masih dua tahun lagi, tapi upaya jegal-menjegal sudah berlangsung dari sekarang. Lawan politik Erick melihat peluang di kasus investasi Telkom, karena keberadaan Boy Tohir sebagai Komisaris Utama GoTo," kata Dani.
"Ketika momentum itu tiba, mereka berupaya mengkapitalisasi isu ini dengan sangat optimal. Maka itu mereka berebut memunculkan gagasan bikin pansus dan panja,” ujarnya lagi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini menuturkan bahwa serangan politik ke Menteri Erick menggunakan peluru investasi Telkom mempunyai tiga target, yakni menggoyang posisi Erick dalam kabinet, membentuk pansus dan panja, serta membangun citra dan opini buruk terhadap Erick.
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat dijadikan pintu masuk untuk mendesak Presiden mencopot Erick. Lawan politik akan melakukan tekanan melalui opini di media dan parlemen tentang kebobrokan dan benturan kepentingan Erick dalam mengelola perusahaan pelat merah di Indonesia.
Jika gagal melalui pintu reshuffle, rencana berikutnya adalah membentuk panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja). Politisi akan membangun perlawanan di parlemen untuk mendesak Erick mundur karena dianggap telah melakukan tata kelola perusahaan yang tidak benar dalam investasi Telkom di GoTo.
Jika tetap gagal menggergaji kursi jabatan Erick melalui jalur panja dan pansus, maka target minimal mereka adalah membentuk citra dan opini yang buruk terhadap Erick sebagai pejabat negara. Pembentukan opini buruk akan terus berlangsung hingga merusak kredibilitas dan akhirnya popularitas meredup.
“Telkom dan GoTo adalah perusahaan publik. Reputasi keduanya bisa berantakan kalau politisasi tidak segera dihentikan. Keduanya adalah perusahaan publik, sehingga apa pun keputusan investasi atau strategi bisnis sudah melalui banyak proses yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
