Suara.com - Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun kepada 10 BUMN pada tahun 2023. Nilai tersebut terdiri dari PMN Tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN non Tunai Rp 3,44 triliun.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, PMN tunai diberikan ke PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun yang digunakan untuk pembangunan program kelistrikan.
PMN tunai juga diberikan ke Holding BUMN pertahanan atau Defend ID sebesar Rp 3 triliun yang diperuntukkan membangun fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
"ID Food juga mendapatkan PMN Tunai sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Sedangkan, PMN non tunai diberikan kepada Defend ID dan ID Food yang masing-masing sebesar Rp 0,8 triliun dan Rp 2,6 triliun.
Sementara, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 30,56 triliun yang diperuntukkan membangun lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Menurutnya, nilai PMN Hutama Karya ini lebih rendah dibandingkan pengajuan awal yang sebesar Rp 36,78 triliun.
"Hal ini, dikarenakan optimasi pendanaan dari kerja sama Asset Recycling jalan tol dengan INA," kata dia.
Pria yang akrab disapa Tiko ini melanjutkan, PMN juga diberikan ke Holding Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp 9,5 triliun yang digunakan untuk permodalan, hingga pengembangan infrastruktur aviasi, serta penyelesaian pembangunan KEK Mandalika.
Baca Juga: Cegah Jeratan Lintah Darat, Erick Thohir Dorong BUMN Beri Kemudahan Pekerja Migran
Kemudian, Holding BUMN Asuransi atau IFG juga mendapatkan PMN sebesar Rp 6 triliun untuk penugasan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.