Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berada pada rentang 5,3 hingga 5,9 persen. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan downside risk atau risiko ke bawah.
“Yang positif adalah kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai,” kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Oleh karena itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan tetap menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Dengan konsekuensi memang belanja untuk subsidi kompensasi meningkat, namun fokus belanja akan diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal,” ujarnya.
Baca Juga: Bahas Defisit Angaran 2022, Sri Mulyani: Pemerintah Jaga Kualitas Belanja
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Munculnya pandemi, kata dia, sangat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga juga harus tetap diwaspadai.
Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan.
“Dinamika inilah yang harus dijadikan salah satu faktor yang akan memengaruhi postur APBN dan kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal kita tahun 2023,” paparnya.
Menkeu menilai ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk di dalam perhitungan, baik Pemerintah maupun DPR.
Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus prudent, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.
Baca Juga: 2023 Inflasi Diperkirakan 2 Sampai 4 Persen, Sri Mulyani Sebut Masih Realistis
“Dengan kombinasi itu, kita tetap percaya bahwa kemampuan kita untuk mengelola risiko di tahun 2023 tetap akan kita jaga dan rentang pertumbuhannya tetap bisa terlihat pada tadi 5,3 hingga 5,9 persen,” pungkasnya.
