Rencana Audit Perusahaan Sawit di Indonesia, Pemerintah Diminta Tak Manjakan Pengusaha

M Nurhadi Suara.Com
Senin, 30 Mei 2022 | 11:41 WIB
Rencana Audit Perusahaan Sawit di Indonesia, Pemerintah Diminta Tak Manjakan Pengusaha
Suasana aktivitas pekerja pada salah satu agen minyak goreng curah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah berencana melakukan audit terhadap perusahaan produsen sawit pada Juni 2022. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak berharap, audit dilakukan dengan transparan dan tepat bisa berpotensi menurunkan harga minyak goreng.

"Jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET nya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut," kata Amin Ak, Senin (30/5/2022).

Ia mengatakan, audit yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini sebaiknya dengan menjadikan sisi konsumsi sebagai patokan.

Sehingga, kata dia, pemerintah harus menetapkan patokan harga jual produk akhir (minyak goreng) dan jumlah kebutuhannya.

Menurutnya, ketetapan saat ini adalah aturan mengenai HET yang dipatok Rp14 ribu per liter dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 juta ton CPO (minyak sawit mentah).

Dengan menjadikan dua garis batas dari sisi permintaan, kata dia, maka audit yang mendesak saat ini adalah berapa biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar untuk memproduksi satu liter minyak goreng.

Audit kedua yang saat ini urgen, menurutnya, adalah audit data pasokan dan distribusi CPO dan minyak goreng.

Selama ini, kata dia, masyarakat curiga, apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan kewajiban pasar domestik (DMO) 20 persen CPO untuk kebutuhan dalam negeri khususnya dalam rangka memenuhi pasokan minyak goreng curah.

“Dengan mekanisme audit yang transparan dan bebas kepentingan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab,” tegasnya dikutip dari Antara.

Baca Juga: Soroti Atap Tribun Ambruk, Anggota DPR Minta Pembangunan Fasilitas Formula E Jakarta Diaudit

Ia berharap, hasil audit tidak hanya menjadi macan ompong atau bahkan jadi alat tawar menawar kepentingan penguasa dan oligarki sawit.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI