Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini kesenjangan program vaksinasi di sejumlah negara Asia-Pasifik masih cukup tinggi. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diselesaikan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan sidang komisi ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/5/2022).
"Penangan pandemi harus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan harus ditutup kawasan ini memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan juga terendah di dunia," kata Jokowi.
Menurut dia, keberhasilan vaksinasi menentukan reaktivasi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia.
Baca Juga: Kejar Pemerataan Vaksinasi Covid-19, Binda Papua Barat Terjun Hingga ke Pelosok 10 Kabupaten/Kota
Masih menurut Jokowi, UNESCAP dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional untuk mengatasi tantangan logistik dan mempersingkat rantai pasok.
Selain itu, pendanaan untuk akselerasi SDGs juga harus diperkuat, Jokowi mengatakan ADB memperkirakan kebutuhan USD1,5 triliun setiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di Asia-Pasifik tahun 2030.
"Sementara, ketersediaan pendanaan global hanya USD1,4 triliun kesenjangan besar ini harus ditutup, investasi sektor swasta harus didorong, meskipun Asia-Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, inbound dan outbound, namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil," ucapnya.
Lantaran itu, Jokowi memeinta UNESCAP perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan bisnis matching di antara negara anggota, pendanaan inovatif perlu terus dimajukan, kolaborasi UNESCAP dengam ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan.
Indonesia, kata Jokowi, akan memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDGs Indonesia One, green sukuk dan ekonomi karbon.
Tak lupa ia menyampaikan, sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau adalah masa depan bersama.
"Optimalisasi digitalisasi perdagangan akan memangkas biaya perdagangan di kawasan setidaknya 13 persen akses UMKM pada financial inclusion dan rantai pasok kawasan perlu didorong dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sangat diperlukan termasuk transisi energi dan kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk carbon tax," katanya.
