Cek Fakta
Suara.com - Pemerintah membuka wacana bakal menaikkan tarif listrik 3.000 VA. Sebenarnya ada fakta tarif listrik 3.000 VA naik yang perlu diketahui pelanggan. Pasalnya banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan tarif pelanggan listrik.
Dalam keterangan resminya, PT PLN (Persero) menyebutkan bahwa sejak 2017 silam pemerintah tidak pernah melakukan penyesuaian tarif listrik.
"Sejak tahun 2017, pemerintah tidak memberlakukan Tarif Adjustment bagi pelanggan golongan non subsidi dan memberikan kompensasi kepada PLN atas selisih BPP (Biaya Pokok Penyediaan) dengan tarif yang ditetapkan pemerintah," demikian keterangan tertulis PLN seperti dipublikasikan, Sabtu (21/5/2022).
Peraturan mengenai kenaikan tarif listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Baca Juga: Dukung "Net Zero Emission", PT SMI Gunakan Mobil Listrik
Peraturan itu menyatakan bahwa penyesuaian tarif listrik non subsidi hanya bisa dilakukan karena faktor yang mempengaruhi biaya pokok penyedia tenaga listrik.
Faktor-faktor tersebut antara lain nilai tukar mata uang Dolar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan harga patokan batubara. Kendati demikian, PLN mengaku siap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk menyediakan pasokan listrik yang berkualitas.
Seperti diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan ada kenaikan tarif listrik di atas 3.000 volt ampere (VA). Kenaikan tarif listrik di atas 3.000 VA itu menurut Sri Mulyani sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kenaikan tarif listrik di atas 3.000 VA ini sebagai langkah berbagi beban antara kelompok rumah tangga mampu, badan usaha, dan pemerintah.
"Bapak Presiden dalam sidang kabinet sudah menyetujui boleh ada kenaikan tarif listrik untuk mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA. Hanya segmen itu ke atas," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak (ICP) terhadap penyediaan energi nasional tidak semuanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Persiapan Formula E Rampung Akhir Mei, Mobil Balap Bakal Konvoi Keliling Monas
Ia menuturkan pemerintah menaikkan subsidi listrik sebagai dampak dari kenaikan harga ICP, sehingga tak ada kenaikan tarif listrik untuk masyarakat yang membutuhkan. Pada tahun 2022, akan terdapat tambahan subsidi listrik sebesar Rp3,1 triliun dari Rp56,5 triliun menjadi Rp59,6 triliun.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
