Infografis
Suara.com - Masyarakat sebuah negara kerap jengkel jika mendengar kata korupsi dilakukan oleh pejabat publik. Korupsi pula yang menjadi alasan masyarakat Malaysia benci pemerintahnya.
Pemimpin Malaysia yang kerap dibandingkan dengan Jokowi disebut-sebut oleh rakyat tidak lebih baik dalam perkara penanganan kasus korupsi.
Seorang kolumnis Malaysia Adzhar Ibrahim yang menulis untuk Free Malaysia Today (FMT) bahkan pernah menyebutkan situasi politik negaranya tidak pernah stabil. Penyebabnya tentu saja perkara korupsi. Adzhar Ibrahim menilai penanganan korupsi yang dilakukan Jokowi di Indonesia jauh lebih baik ketimbang di negaranya sendiri.
Kondisi korupsi di Malaysia, lanjut Adzhar Ibrahim jauh lebih parah mengingat generasi masa kini jauh lebih lembek. Malaysia yang sempat lebih baik dari Indonesia dinilai turun kasta dan justru menjadi lebih buruk. Masyarakat Malaysia terlalu terlena dengan kemajuan sehingga mereka justru terkena imbasnya.
Baca Juga: Aksi Heroik Wanita Menahan Mobil Sahabat Jalan Tanpa Arah, Ini Penyebabnya
Melansir portal berita Malaysia nst.com, tahun ini Negeri Jiran berada di posisi ke-62 dari 180 negara dalam hal korupsi sektor publik menurut Indeks Persepsi Korupsi Internasional (CPI). Sebelumnya pada 2020 negara tersebut berada di posisi ke 57.
Presiden Transparency International Malaysia Dr Muhammad Mohan mengatakan Malaysia mencetak 48 dari 100 poin dalam indeks, dibandingkan dengan skor 2020 sebesar 51. Mohan mengatakan beberapa alasan mengapa Malaysia menyimpang dari jalurnya adalah karena reformasi kelembagaan yang macet.
"Empat pemerintah terakhir tidak memiliki kemauan politik untuk mengajukan membuat UU yang mengatur tata kelola pembiayaan dalam pemerintahan. Dengan demikian, politik uang masih merajalela, termasuk saat pemilihan umum,” katanya.
Sayangnya, kondisi ini justru membuat Komisi Anti Korupsi Malaysia kehilangan taring untuk melakukan tugas-tugasnya.
Kondisi ini bertentangan dengan kemauan masyarakat Malaysia. Sebanyak 71% rakyat, menurut survei Transparency International Malaysia, menilai korupsi adalah problem besar yang harus segera diselesaikan.
Baca Juga: Kejagung Fokus Telisik Korupsi Minyak Goreng Di 3 Perusahaan Penerima Fasilitas Ekspor CPO
Dari semua lembaga publik, pejabat Parlemen, Polisi dan Pemerintah menempati peringkat tertinggi untuk persepsi korupsi, dengan masing-masing 36%, 30% dan 28% orang yang percaya bahwa lembaga tersebut memang terlibat kasus rasuah. Perlu juga disebutkan bahwa 39% dari semua responden sangat percaya bahwa korupsi sedang meningkat.
Namun, dalam pertanyaan lain, 67% merasa bahwa pemerintah melakukan pekerjaan yang baik dalam memerangi korupsi. Di sini, kemungkinan umpan balik positif ini disebabkan oleh tindakan agresif yang diambil oleh otoritas penegak hukum.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
