Sementara, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir mengatakan, diharapkan stigma pasien BPJS Kesehatan adalah pasien kelas dua bisa dihilangkan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik.
Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa data BPJS Kesehatan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Di samping itu, prinsip kesetaraan pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan diharapkannya bisa dioptimalkan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua Barat.
“Kami juga banyak mendapat apresiasi dari forum parlemen sedunia, orang-orang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika,” katanya.